Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Daftar Nama Kapolri sejak Dulu hingga Sekarang

Kompas.com - 27/01/2021, 11:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.comListyo Sigit Prabowo resmi menjabat Kapolri usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Ia pun kini resmi berpangkat jenderal bintang empat di Polri. Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo merupakan Kapolri ke-26.

Pengangkatan Sigit sebagai Kapolri dituangkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Sigit resmi menjadi Kapolri menggantikan Idham Azis.

Baca juga: Dilantik Jokowi, Listyo Sigit Prabowo Resmi Jadi Kapolri

"Mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo MSI sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia," kata Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tony Harjono.

Sigit merupakan Kapolri pengganti Idham Azis yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun.

Lazimnya, calon Kapolri merupakan jenderal di kepolisian yang berbintang tiga atau berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen). Saat dilantik sebagai Kapolri, maka pangkatnya sekaligus dinaikkan menjadi Jenderal Polisi yang berbintang empat.

Berikut daftar Kapolri dari masa ke masa hingga sekarang:

Baca juga: Resmi Jabat Kapolri, Listyo Sigit Naik Pangkat Jadi Jenderal Polisi

1. Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo
29 September 1945 - 14 Desember 1959

2. Komisaris Jenderal Polisi Soekarno Djojonegoro
14 Desember 1959 - 30 Desember 1963

3. Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo
30 Desember 1963 - 8 Mei 1965

4. Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo
9 Mei 1965 - 15 Mei 1968

5. Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso
15 Mei 1968 - 2 Oktober 1971

6. Jenderal Polisi Mohamad Hasan
3 Oktober 1971 - 24 Juni 1974

7. Jenderal Polisi Widodo Budidarmo
26 Juni 1974 - 1978

8. Jenderal Polisi Awaluddin Djamin
26 September 1978 - 3 Desember 1982

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com