Yasonna Minta Jajaran Ditjen Imigrasi Tingkatkan Etos Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan etos kerja.

Menurut Yasonna, pandemi Covid-19 harus menjadi momentum dalam mengubah cara pandang dan perilaku kerja.

"Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangatlah dibutuhkan. Pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk mengubah cara pandang dan pola perilaku dalam bekerja," kata Yasonna, dalam acara upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-71, Selasa (26/1/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Yasonna menuturkan, pandemi Covid-19 harus dimanfaatkan untuk menguji kapabilitas individu, kapabilitas manajerial, serta kapabilitas strukturan individu dan organisasi untuk mewujudkan lompatan besar.

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna juga menetapkan 8 sasaran kinerja Ditjen Imigrasi, antara lain pengamanan negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan.

Kemudian, kemudahan dan fasilitasi keimigrasian bagi investor asing pada pusat kegiatan strategis nasional pada wilayah perbatasan, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan perdagangan internasional.

"Kedaulatan Indonesia berada di pundak seluruh jajaran Imigrasi di mana pun bertugas. Saya berpesan kepada seluruh insan Imigrasi untuk tetap patuh dan teguh dalam menjalankan fungsi yang diemban," ujar Yasonna.

Baca juga: Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting menambahkan, inovasi harus terus dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh Ditjen Imigrasi antara lain e-visa, e-persetujuan izin tinggal, e-mobile LHI (laporan harian intelijen), e-pengelolaan BMN, eazy passport, dan dashboard pimpinan untuk mengetahui semua transaksi layanan keimigrasian.

"Ditjen Imigrasi telah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan manajemen dalam memberikan pelayanan publik pada situasi pandemi ini, misalnya protokol kesehatan ketika memberikan pelayanan kepada publik," kata Jhoni.