Tim Khusus Polri Masih Pelajari Kesimpulan Komnas HAM soal Penembakan Laskar FPI

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis disebut sedang mempelajari rekomendasi Komnas HAM atas bentrokan anggota Polda Metro Jaya dengan laskar Front Pembela Islam (FPI).

Adapun tim khusus itu terdiri dari Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

“Masih bekerja untuk mempelajari kesimpulan dan rekomendasi dari Komnas HAM,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Rusdi menilai pihaknya sudah menerima tembusan atas laporan penyelidikan Komnas HAM tersebut.

Sebab, diketahui, Komnas HAM sebelumnya menyerahkan laporan hasil penyelidikan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Selain itu, menurutnya, hasil penyelidikan dan rekomendasi Komnas HAM itu juga telah diumumkan kepada publik.

Nantinya, kata Rusdi, tim tersebut akan menentukan langkah selanjutnya.

“Untuk bagaimana Polri bersikap dan menindaklanjuti dari rekomendasi itu,” tuturnya.

Diketahui, dalam peristiwa bentrok pada 7 Desember 2020 itu, terdapat enam anggota laskar FPI tewas ditembak polisi karena diduga menyerang petugas.

Komnas HAM menyimpulkan tewasnya empat dari enam laskar FPI termasuk kategori pelanggaran HAM dan mengindikasikan adanya unlawful killing.

Oleh sebab itu, Komnas HAM merekomendasikan kasus tewasnya empat laskar FPI untuk dilanjutkan ke pengadilan pidana.

Baca juga: Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Komnas HAM juga merekomendasikan adanya pengusutan terhadap kepemilikan senjata yang diduga digunakan laskar FPI.

Rekomendasi lain Komnas HAM adalah pengusutan terhadap dua mobil yang membuntuti rombongan pemimpin FPI Rizieq Shihab, tetapi tidak diakui sebagai mobil polisi.

Terakhir, Komnas HAM meminta proses penegakan hukum yang akuntabel, objektif dan transparan sesuai dengan standar HAM.