Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Beri Catatan ke Pemerintah soal Pemilihan Influencer Vaksinasi, Harus Berdasar Data Ilmiah

Kompas.com - 14/01/2021, 17:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman memberikan satu catatan terkait pelaksanaan vaksinasi perdana pada Rabu (13/1/2021).

Satu catatan tersebut mengenai pemilihan influencer, selebritas atau tokoh publik yang digunakan untuk kampanye vaksinasi.

Menurut dia, pemilihan para tokoh tersebut seharusnya menggunakan data ilmiah yang melibatkan para ahli pandemi.

Baca juga: Berkumpul Tanpa Masker Usai Vaksinasi Covid-19, Raffi Ahmad Minta Maaf ke Jokowi

"Jadi pemilihan orang yang menjadi simbol kampanye itu ya harus didasarkan pada data ilmiah dan empiris untuk dalam kaitan wabah. Kalau tidak, ya kacau," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

Ia berpendapat, apabila kriteria pemilihan influencer atau tokoh tersebut tidak berdasarkan data ilmiah, maka akan menimbulkan dampak kontradiktif.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ada data riset untuk memilih influencer yang digunakan dalam kampanye vaksin.

Dicky menyebutkan, tempat di mana ia tinggal saat ini yaitu Australia telah melakukannya.

"Riset itu menyimpulkan hanya ada dua untuk kaitan vaksin Covid-19 saat ini. Hanya dua public figure yang bisa jadi semacam public campaign untuk kaitannya dengan vaksinasi," kata dia.

Baca juga: Raffi Ahmad Foto Tanpa Masker Usai Vaksin Covid-19, Dokter Tirta: Para Nakes Kecewa

Adapun dua tokoh tersebut di antaranya adalah tokoh politik atau politisi, dan tokoh kesehatan.

Tokoh politik yang dimaksud, kata dia, bisa berasal dari figur seperti presiden, menteri, pejabat, kepala daerah, dan politisi.

"Kedua adalah tokoh kesehatan. Tokoh ini bisa juga di level sederhana sekalipun. Katakanlah dokter puskesmas. Masyarakat kan pasti akan melihat, oh pak dokter sudah divaksin, tidak apa-apa," ujar Dicky.

Jika skala nasional, maka pemerintah bisa merujuk pada dokter-dokter atau tokoh kesehatan yang kerap diliput media, atau hingga memiliki keterkenalan di masyarakat.

Baca juga: Raffi Ahmad Foto Tanpa Masker Setelah Divaksin, Dokter Tirta: Harusnya Minimalisir Kegiatan

Oleh karena itu, dia menilai jika pemilihan influencer dari selebritis atau artis dirasa tidak memenuhi kriteria ilmiah dalam kampanye vaksinasi.

"Ini yang harus dijadikan perbaikan, di luar upaya yang bagus dari divaksinnya Presiden dan pejabat. Tapi saya beri catatan masalah selebritas ini yang harus dikaji dampaknya. Dan jelas sejauh ini tidak ada rujukan, ini bisa kontraproduktif," ucap Dicky.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com