Epidemiolog Beri Catatan ke Pemerintah soal Pemilihan Influencer Vaksinasi, Harus Berdasar Data Ilmiah

Kompas.com - 14/01/2021, 17:24 WIB
Raffi Ahmad menjadi satu dari daftar orang yang pertama mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Istana Negara, Rabu (13/1/2021). TANGKAP LAYAR KOMPAS TVRaffi Ahmad menjadi satu dari daftar orang yang pertama mendapatkan vaksinasi Covid-19 di Istana Negara, Rabu (13/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman memberikan satu catatan terkait pelaksanaan vaksinasi perdana pada Rabu (13/1/2021).

Satu catatan tersebut mengenai pemilihan influencer, selebritas atau tokoh publik yang digunakan untuk kampanye vaksinasi.

Menurut dia, pemilihan para tokoh tersebut seharusnya menggunakan data ilmiah yang melibatkan para ahli pandemi.

Baca juga: Berkumpul Tanpa Masker Usai Vaksinasi Covid-19, Raffi Ahmad Minta Maaf ke Jokowi

"Jadi pemilihan orang yang menjadi simbol kampanye itu ya harus didasarkan pada data ilmiah dan empiris untuk dalam kaitan wabah. Kalau tidak, ya kacau," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

Ia berpendapat, apabila kriteria pemilihan influencer atau tokoh tersebut tidak berdasarkan data ilmiah, maka akan menimbulkan dampak kontradiktif.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa ada data riset untuk memilih influencer yang digunakan dalam kampanye vaksin.

Dicky menyebutkan, tempat di mana ia tinggal saat ini yaitu Australia telah melakukannya.

"Riset itu menyimpulkan hanya ada dua untuk kaitan vaksin Covid-19 saat ini. Hanya dua public figure yang bisa jadi semacam public campaign untuk kaitannya dengan vaksinasi," kata dia.

Baca juga: Raffi Ahmad Foto Tanpa Masker Usai Vaksin Covid-19, Dokter Tirta: Para Nakes Kecewa

Adapun dua tokoh tersebut di antaranya adalah tokoh politik atau politisi, dan tokoh kesehatan.

Tokoh politik yang dimaksud, kata dia, bisa berasal dari figur seperti presiden, menteri, pejabat, kepala daerah, dan politisi.

"Kedua adalah tokoh kesehatan. Tokoh ini bisa juga di level sederhana sekalipun. Katakanlah dokter puskesmas. Masyarakat kan pasti akan melihat, oh pak dokter sudah divaksin, tidak apa-apa," ujar Dicky.

Jika skala nasional, maka pemerintah bisa merujuk pada dokter-dokter atau tokoh kesehatan yang kerap diliput media, atau hingga memiliki keterkenalan di masyarakat.

Baca juga: Raffi Ahmad Foto Tanpa Masker Setelah Divaksin, Dokter Tirta: Harusnya Minimalisir Kegiatan

Oleh karena itu, dia menilai jika pemilihan influencer dari selebritis atau artis dirasa tidak memenuhi kriteria ilmiah dalam kampanye vaksinasi.

"Ini yang harus dijadikan perbaikan, di luar upaya yang bagus dari divaksinnya Presiden dan pejabat. Tapi saya beri catatan masalah selebritas ini yang harus dikaji dampaknya. Dan jelas sejauh ini tidak ada rujukan, ini bisa kontraproduktif," ucap Dicky.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X