Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Doni Monardo Minta Disiplin Protokol Kesehatan Tak Kendur meski Vaksinasi Covid-19 Segera Dimulai

Kompas.com - 12/01/2021, 16:07 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan pencegahan virus corona meski vaksinasi akan segera dimulai.

Doni mengatakan, seluruh masyarakat harus memahami bahwa vaksinasi semestinya berjalan beriringan dengan disiplin protokol kesehatan.

"Vaksin harus paralel dengan kepatuhan, dan kepatuhan serta disiplin ini tidak cukup hanya untuk diri sendiri, tetapi harus dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita," kata Doni usai memantau kedatangan 15 juta dosis vaksin Sinovac di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Meski Ada Vaksin Covid-19, Warga Diingatkan Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, kata Doni, disiplin protokol kesehatan tak boleh mengendur meski vaksinasi akan segera dimulai.

Masyarakat diminta tetap disiplin dalam memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Bapak Presiden selalu mengingatkan para menteri dan khususnya Ketua Satgas Penanganan Covid-19 bahwa adanya vaksin ini jangan sampai membuat kita kendur," ujarnya.

Doni mengingatkan bahwa kasus aktif Covid-19 mengalami peningkatan signifikan dalam 2,5 bulan terakhir.

Baca juga: Komisi IX: Protokol Kesehatan Harus Tetap Diterapkan meski Vaksinasi Sudah Berjalan

Pada awal minggu kedua November 2020, kasus aktif Covid-19 di Indonesia berada di posisi terendah, yakni 12,12 persen atau 54.000 kasus.

Sementara itu, saat ini, kasus aktif sudah mencapai sekitar 123.000 orang.

Artinya, telah terjadi peningkatan kasus akrif Covid-19 lebih dari dua kali lipat, tepatnya sekitar 122 persen.

Untuk itu, disiplin terhadap protokol kesehatan pencegahan virus harus tetap diterapkan siapa saja.

"Saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bisa meningkatkan kepatuhan kepada protokol kesehatan. Karena di sinilah kunci utama kita untuk memutus rantai penularan," kata Doni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com