Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Ganjar: Kalau Ada Kerumunan Ya Dibubarkan

Kompas.com - 09/01/2021, 16:26 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal melakukan yang terbaik untuk melaksanakan instruksi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penularan Covid-19.

Menurutnya, pemerintah daerah sudah punya pengalaman dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Intinya tidak boleh berkerumun. Kamu taat dan disiplin. Saya tidak akan berdebat soal istilah. Maka saya bilang, okay, I'll do my best (saya akan lakukan yang terbaik) di daerah. Kita sudah belajar," kata Ganjar dalam diskusi daring MNC Trijaya FM, Sabtu (9/1/2021).

Baca juga: Soal Penanganan Pandemi Covid-19, Ganjar: Mari Kita Jujur dengan Data

Ganjar mengatakan, selama ini Pemerintah Provinsi Jateng sudah berupaya menegakkan disiplin protokol kesehatan masyarakat.

Namun, ia mengakui tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Karena itu, ia menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Jateng agar tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan.

"Saya bilang sudah tidak usah cerewet. Tugas kita kalau ada kerumunan ya dibubarkan. Kalau Anda mau nekat, ya ada kebiasaan baru. Silakan pakai masker, tidak berkerumun, jaga jarak. Kalau tidak ya saya tutup tempatnya. Kalau tidak ya saya hukum," ujarnya.

Baca juga: Ganjar Terbitkan Surat Edaran Penetapan 23 Daerah PPKM di Jawa Tengah

Ganjar mengatakan, upaya pendisplinan ini terus dievaluasi. Pemprov mengukur sejauh mana efektivitas hukuman yang selama ini sudah diberlakukan.

"Secara sosiologis inilah yang kami hitung terus menerus. Apakah model sistem pemidanaan atau penghukuman selama ini sudah cukup? Apa perlu kita tingkatkan?" ucapnya.

Menurut Ganjar, para kepala daerah di Jateng tidak ada yang keberatan dengan PPKM. Ia bahkan mengatakan, PPKM akan dilakukan di semua daerah di Jateng.

Menurutnya, pembatasan kegiatan masyarakat tidak cukup hanya dilakukan untuk Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Kota Surakarta sebagaimana tertuang di Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021.

"Maka saya perintahkan semua jalan. Kalau saya diminta kalau mau sebetulnya semua saja," ujar Ganjar.

"Saya tidak mau bicara di sini oranye, di sini kuning. Sekarang kita harus berpikir lebih baik semuanya merah," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com