Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 09/01/2021, 13:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, keterbukaan data merupakan hal yang utama dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ia menegaskan, pemerintah perlu jujur menyampaikan data agar dapat melihat dengan jelas realitas yang ada.

"Masukan saya yang pertama, mari kita jujur dengan data," kata Ganjar, dalam diskusi daring MNC Trijaya FM, Sabtu (9/1/2021).

Baca juga: Ganjar Terbitkan Surat Edaran Penetapan 23 Daerah PPKM di Jawa Tengah

Ganjar mencontohkan, data kasus Covid-19 di Jawa Tengah sebetulnya lebih tinggi daripada yang dilaporkan pemerintah pusat. Ia mengatakan, ada 12 ribu lebih kasus Covid-19 di Jateng yang belum masuk dalam catatan data pusat.

Soal pencatatan data itu kemudian dinegosiasikan dengan pusat. Ganjar bercerita, pemerintah pusat khawatir jika pencatatan data itu menyebabkan kenaikan kasus Covid-19 signifikan secara tiba-tiba untuk wilayah Jateng.

"Saya bilang tidak apa-apa. Nanti kenaikan di Jateng cukup tinggi, tidak apa-apa. Kita butuh jujur, kita butuh kredibel. Kita butuh mengerti dan melihat realitas di lapangan," tuturnya.

Baca juga: Ganjar: Kudus, Pati, dan Magelang Ikut Serta Pembatasan Kegiatan Jawa-Bali

Karena itu, berkaitan dengan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat, Ganjar akan melakukannya di semua daerah.

Menurutnya, pembatasan kegiatan masyarakat itu tidak cukup hanya dilakukan untuk Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Kota Surakarta, sebagaimana tertuang di Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021.

"Maka saya perintahkan semua jalan. Kalau saya diminta kalau mau sebetulnya semua saja," ujar Ganjar.

"Saya tidak mau bicara di sini oranye, di sini kuning. Sekarang kita harus berpikir lebih baik semuanya merah," tegasnya.

Baca juga: Menristek: GeNose C19 Alat Screening Cepat Covid-19, Bukan Diagnosis

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga sempat menyinggung soal GeNose C19, alat deteksi Covid-19 yang diciptakan tim peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ia mengatakan sudah mempromosikan alat itu ke Satgas Penanganan Covid-19 dan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, jika GeNose dapat digunakan secara massal di puskesmas, tingkat pengetesan Covid-19 di Indonesia akan tinggi. Dengan demikian, pemerintah bisa mengambil kebijakan penanganan pandemi dengan tepat.

"Bayangkan kalau di setiap puskesmas punya alat ini, dengan satu alat bisa mengetes 100 ribu (orang), terbayangkan tidak coverage-nya? Kita sebagai bangsa tidak usah takut tinggi banget atau rendah banget, tidak usah. Tes saja terus makin banyak agar treatment kita tidak keliru," kata Ganjar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': 82,8 Persen Publik Anggap Pemilu 2024 Tak Perlu Ditunda

Survei Litbang "Kompas": 82,8 Persen Publik Anggap Pemilu 2024 Tak Perlu Ditunda

Nasional
Kriminalisasi Berulang Budi Pego yang Tak Masuk Akal...

Kriminalisasi Berulang Budi Pego yang Tak Masuk Akal...

Nasional
Ketua Dewas: Kasus-kasus 'The Big Fish' Jarang Ditangani KPK

Ketua Dewas: Kasus-kasus "The Big Fish" Jarang Ditangani KPK

Nasional
Saat KPK Ingin Mahfud Fokus ke RUU Perampasan Aset ketimbang Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

Saat KPK Ingin Mahfud Fokus ke RUU Perampasan Aset ketimbang Beri Info Setengah-setengah soal Rp 349 T

Nasional
Harta Triyono Martanto, Pejabat Ditjen Pajak yang Jadi Calon Hakim Agung, Capai Rp 51,2 M

Harta Triyono Martanto, Pejabat Ditjen Pajak yang Jadi Calon Hakim Agung, Capai Rp 51,2 M

Nasional
Sidang Gugatan MAKI Terkait Lili Pintauli Digelar Hari Ini, KPK dan Dewas Diingatkan Hadir

Sidang Gugatan MAKI Terkait Lili Pintauli Digelar Hari Ini, KPK dan Dewas Diingatkan Hadir

Nasional
Koalisi Perubahan Resmi Terbentuk, Siapa Saja Figur yang Berpotensi Jadi Cawapres Anies?

Koalisi Perubahan Resmi Terbentuk, Siapa Saja Figur yang Berpotensi Jadi Cawapres Anies?

Nasional
Ketika Kepala dan Wakil Merasa Saling 'Di-ghosting'

Ketika Kepala dan Wakil Merasa Saling "Di-ghosting"

Nasional
Kisah Bung Karno Perintahkan Indonesia Tolak Lawan Israel demi Palestina

Kisah Bung Karno Perintahkan Indonesia Tolak Lawan Israel demi Palestina

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polisi Buka Pintu Penjara Ayah Peluk Anak | Komnas HAM Minta Amnesty untuk Budi Pego

[POPULER NASIONAL] Polisi Buka Pintu Penjara Ayah Peluk Anak | Komnas HAM Minta Amnesty untuk Budi Pego

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Anies Menurun, Prabowo Rebound

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Anies Menurun, Prabowo Rebound

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar-Anies-Prabowo Bak Pacuan Kuda

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar-Anies-Prabowo Bak Pacuan Kuda

Nasional
Survei Indikator Politik: PDI-P di Atas, PPP dan PAN Kesalip Perindo

Survei Indikator Politik: PDI-P di Atas, PPP dan PAN Kesalip Perindo

Nasional
Komnas HAM Buka Peluang Usut Ulang Tragedi Kanjuruhan, Cari Unsur Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Buka Peluang Usut Ulang Tragedi Kanjuruhan, Cari Unsur Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPP Terbuka untuk Parpol Lain, Demokrat: Jangan Dibalik, Mau Bergabung Malah Beri Syarat

KPP Terbuka untuk Parpol Lain, Demokrat: Jangan Dibalik, Mau Bergabung Malah Beri Syarat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke