Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kenaikan Harga Kedelai, Polri Koordinasi dengan Kemendag dan Kementan

Kompas.com - 07/01/2021, 12:25 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan, selain menganalisa data,  pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait melonjaknya harga kedelai di Tanah Air.

“Pertama, analisa data ketersediaan dan kebutuhan kedelai secara nasional. Kedua, koordinasi dengan Kemendag dan Kementan terkait ketersediaan, importasi dan harga saat ini,” ungkap Argo ketika dikonfirmasi, Kamis (7/1/2021).

Selain itu, Satgas Pangan Polri bakal mengecek gudang importir kedelai sesuai data yang diperoleh dari Kemendag dan Kementan.

Baca juga: Cek Gudang Importir Kedelai, Satgas Pangan Belum Temukan Pelanggaran

Argo menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak asosiasi untuk mengetahui sentra-sentra produk olahan berbahan dasar kedelai dan distribusinya.

Penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan juga akan tetap dilakukan.

“Melakukan penyelidikan terhadap dugaan penimbunan yang mengakibatkan stok langka dan permainan harga oleh spekulan,” ucap Argo.

Satgas Pangan sudah mengecek gudang importir kedelai milik tiga perusahaan di Jawa Barat, Tangerang, dan Banten, pada Selasa (5/1/2021).

Dari pengecekan itu, diketahui bahwa kenaikan harga kedelai dikarenakan harga beli dari negara asal mengalami kenaikan.

Baca juga: Wapres Minta Mentan Bina Para Petani Kedelai

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Ahmad Ramadhan menuturkan, alasan lainnya adalah keberangkatan kapal yang langsung menuju Indonesia sangat jarang sejak pertengahan Oktober hingga Desember 2020.

“Sehingga menggunakan angkutan tujuan Singapura dan sering terjadi keterlambatan dikarenakan menunggu waktu dalam connecting ke Indonesia. Hal ini menyebabkan keterlambatan antara 2-3 minggu untuk sampai ke Indonesia,” ucap Ramadhan, Rabu (6/1/2021).

Sejauh ini Satgas Pangan belum menemukan dugaan tindak pidana. Namun, Polri memastikan bakal memproses hukum importir yang diduga menimbun dan memainkan harga kedelai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com