Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Vaksinasi Mulai Minggu Depan, tapi Masih Tunggu Persetujuan BPOM

Kompas.com - 06/01/2021, 13:44 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada minggu kedua Januari 2021 atau pekan depan.

Namun demikian, pelaksanaannya tetap menunggu terbitnya persetujuan atau emergency use authorization (EUA) vaksin Covid-19 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami kemudian akan menunggu persetujuan dari BPOM sebelum kemudian Insya Allah akan mulai penyuntikan vaksin tersebut di minggu kedua Januari 2021 ini," kata Budi usai rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Budi mengatakan, sejak Minggu (3/1/2021), pemerintah mulai mengirimkan 1,2 juta dosis vaksin Sinovac ke 34 provinsi di Tanah Air.

Ditargetkan, proses distribusi seluruh vaksin selesai selambat-lambatnya pada 7 Januari.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Telah Memesan 329,5 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Adapun vaksinasi tahap pertama akan diprioritaskan untuk 1,6 juta tenaga kesehatan. Vaksinasi tahap pertama ini ditargetkan rampung di Febuari 2021.

"Tahapan berikutnya yang lebih besar yaitu tahapan untuk 17,4 juta tenaga layanan publik dan 21,5 juta rakyat dengan usia lanjut. Nah, kami harapkan bisa kita mulai di bulan Maret atau April tahun ini juga," ujar Budi.

Menurut Budi, pihaknya sebelumnya telah menghitung bahwa vaksinasi terhadap 181 juta rakyat Indonesia akan selesai dalam kurun waktu 15 bulan.

Namun, Presiden Joko Widodo memberikan tantangan agar vaksinasi diselesaikan lebih cepat dalam waktu 12 bulan.

"Kami akan berusaha keras dan kami butuh dukungan dari seluruh teman-teman untuk melakukan hal ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com