Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Publik Pertanyakan Kesiapan Jokowi Jadi yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19

Kompas.com - 05/01/2021, 18:35 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Kepastian vaksinasi Covid-19 terhadap Presiden Joko Widodo kembali ramai diperbincangkan publik.

Isu itu mencuat kembali lantaran adanya unggahan dari warganet yang mencoba mengecek apakah Jokowi termasuk orang yang menerima vaksin Covid-19 pada gelombang pertama.

Sebabnya, Jokowi pernah berujar ia akan menjadi penerima vaksin pertama, untuk meyakinkan publik bahwa vaksin Covid-19, khususnya buatan Sinovac, aman bagi masyarakat.

Baca juga: Jokowi Akan Jadi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin Covid-19

Warganet dengan akun @mathroid di twitter menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Jokowi yang didapat dari pencarian di Google.

Setelah NIK Jokowi dimasukkan, ternyata didapati bahwa nama Jokowi tak ada dalam daftar penerima vaksin Covid-19 gelombang pertama bersama para tenaga kesehatan.

Temuan tersebut pun menjadi perbincangan khalayak luas. Saat dikonfirmasi, juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi pun belum bisa memastikan jadwal vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi.

Ia juga enggan memastikan apakah Jokowi akan mendapat vaksin Covid-19 berbarengan dengan para tenaga kesehatan.

"Kalau pak presiden akan diinfokan kemudian ya," katanya pada Kompas.com, Minggu (3/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Saya yang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 untuk Tunjukkan Tak Apa-apa

Kendati demikian ia mengatakan, Kementerian Kesehatan berupaya memenuhi instruksi Jokowi agar orang nomor satu di republik ini mendapat suntikan vaksin Covid-19 yang pertama.

"Terkait rencana ini dan sesuai pernyataan bapak presiden bahwa beliau akan menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama, tentunya kami akan menindaklanjuti dan memastikan terkait hal ini dan langkah-langkah berikutnya mungkin akan kami sampaikan lain waktu," ujar Nadia.

Respons Istana

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko pun menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan tak ada perbedaan antara proses vaksinasi terhadap Presiden Jokowi dengan masyarakat biasa.

"Kalau vaksinasi kepada Presiden sama, tidak ada bedanya dengan yang lain karena prosedurnya sama. Mungkin petugas dateng tinggal buka, jebret, selesai, kan begitu, enggak terlau sulit," kata Moeldoko di kantornya, Senin (4/1/2021).

Moeldoko mengatakan jadwal vaksinasi Jokowi akan mengikuti pengumuman izin edar darurat vaksin Covid-19 buatan Sinovac dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ia menuturkan semestinya yang perlu mendapat perhatian khusus ialah proses vaksinasi bagi masyarakat umum. Sebab proses vaksinasi terhadap Jokowi tidak akan sulit.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com