Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denda Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Capai Rp 7 Miliar

Kompas.com - 30/12/2020, 08:43 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, sumber daya Polri dikerahkan dalam rangka penanganan Covid-19 berupa kegiatan operasi yustisi dalam operasi Aman Nusa II.

Seperti diketahui, Operasi Aman Nusa II digelar untuk menekan penyebaran Covid-19 dengan menyasar masyarakat yang melanggar atau abai terhadap protokol kesehatan, misalnya tidak menggunakan masker.

Di dalam operasi yustisi ini, kata Rusdi, anggota Polri bersama TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, serta potensi-potensi masyarakat lain, melaksanakan penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan.

"Karena kita semua menyakini dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan menjadi benteng pribadi masing-masing dari masyarakat agar tidak agar tidak tertular atau tidak terinfeksi daripada virus corona," kata Rusdi, Selasa (29/12/2020).

Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan, Pria yang Gelar Hajatan Saat Menikahi 2 Gadis Sekaligus Didenda

Dari kegiatan operasi yustisi yang sudah mencapai hari ke 106, Rusdi menyebut penegakan pelanggaran protokol kesehatan dilakukan dengan tindakan-tindakan antara lain teguran lisan.

Adapun, tindakan teguran lisan tersebut telah mencapai 21.123.000 lebih terhadap masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan.

Kemudian, kata dia, ada kurang lebih 3.268.942 teguran tertulis yang juga diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, polisi juga melakukan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dengan total 9 kasus yang ditangani hingga dikenai tindakan kurungan.

Baca juga: 7 Protokol Kesehatan di Banyuwangi yang Bisa Ditiru, Ada Denda Rp 100.000

Tak hanya itu, Rusdi mengatakan, polisi juga melakukan denda kepada masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan hingga mencapai Rp. 7.431.821.000.

"Cukup banyak dendanya ini mencapai Rp 7 miliar," ucap Rusdi.

Lebih lanjut, ia mengatakan, polisi juga melakukan penindakan dengan penutupan 2.165 tempat usaha, serta melakukan hukuman berupa kerja sosial mencapai 2.691.521 tindakan.

"Mudah-mudahan dengan kegiatan operasi yustisi yang terus kita masifkan betul-betul bisa membawa masyarakat menjadi disiplin terhadap protokol kesehatan," tutur Rusdi.

Baca juga: Sandiaga Blusukan ke Bali, Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com