Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Pelatih Jaringan Jamaah Islamiyah Sudah Ditahan

Kompas.com - 28/12/2020, 15:20 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono mengatakan, sudah menahan pelatih kelompok jaringan Jamaah Islamiyah bernama Joko.

“Sudah kita tahan pengajarnya bernama Pak Joko alias Pak Karso,” kata Argo dalam Konferensi pers, Senin 28/12/2020).

Argo mengatakan, peran Pak Karso tidak hanya melatih, namun juga merekrut pelatih.

Baca juga: Polri Sebut Villa Jaringan JI Digunakan untuk Latihan Bela Diri hingga Rakit Bom

“Ada delapan pelatih yang direkrut Pak Karso ini kemudian digunakan melatih murid,” ucap Argo.

Argo mengatakan, pelatih tersebut setidaknya memilih 10 anggota terbaik yang berasal dari ponpres atau jaringan JI untuk direkrut.

“Tidak semua 10 besar ya tetapi ada yang dipilih, dilihat mentalnya, bagaimana posturnya, dan bagaimana dia ideologinya,” kata Argo.

“Tentunya pernah kami sampaikan dalam JI ada struktur organisasi karena sudah ada bagian pendidikan dan sebagainnya,” tutur Argo.

Argo mengatakan, villa milik jaringan Jamaah Islamiyah digunakan untuk beberapa jenis pelatihan untuk kegiatan terorisme.

Ia mengatakan, pelatihan di sana yakni untuk bela diri tangan kosong. Kemudian, pelatihan melempar pisau dan menggunakan senjata tajam dalam bentuk pedang maupun katana.

"Dan juga diberi pelatihan bagaimana merakit bom dan bagaimana melakukan penyergapan," kata Argo

Argo mengatakan, terdapat beberapa lokasi pelatihan Jamaah Islamiyah di Semarang.

Baca juga: Polri Sebut Pelatihan Jamaah Islamiyah Habiskan Rp 65 Juta Per Bulan

Ia mengatakan, polisi sudah turun ke lapangan dan melihat lokasinya.

Argo menyebut jaringan Jamaah Islamiyah mempunyai beberapa lokasi lain di Jawa Tengah.

"Saya tidak bisa menyebutkan lokasinya di mana, tetapi ada 12 lokasi di Jawa Tengah yang kemarin salah satunya ada di Ungaran," kata Argo

"Sudah kami tengok kesana, sudah kami lihat seperti apa pelatihannya," ucap Argo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com