Jabat Menteri Sosial, Risma Akan Tetap Blusukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, ia tidak akan mengubah rutinitasnya menelusuri jalanan atau blusukan seperti yang biasa ia dilakukan sebagai Wali Kota Surabaya.

Risma mengatakan, ia sudah meminta agar pengawalnya atau voorijder berada di belakang saat mengawalnya.

"Karena saya harus cari itu, tadi yang saya katakan, mungkin ada yang enggak bisa makan, enggak bisa tidur, makanya saya harus tangani, saya mutar-mutar dulu, makanya nanti kalau voorijder-nya di depan saya berhenti (di jalan) ketinggalan voorijder-nya," kata Risma dalam pidatonya dalam acara serah terima jabatan Menteri Sosial secara virtual, Rabu (23/12/2020)

"Mohon maaf ini karena memang saya tidak mau berubah, saya pengen tetap jadi Risma," ucap dia.

Baca juga: Pemprov Jatim Tunggu Mendagri Tentukan Status Risma

Risma mengaku pernah berputar melewati jalan yang sama sebanyak 3 kali di Jakarta karena penasaran melihat seseorang yang tidur di tepi jalan.

Ia pun mendatangi orang tersebut dan akhirnya tahu bahwa orang itu kelaparan. 

"Pernah di sini (Jakarta) saya sampai putar 3 kali. Orang itu kenapa ya, tidur dekat sampah. Saya muter sampai 3 kali, enggak kuat, enggak bisa, aku turun. Kenapa? Ternyata dia kelaparan. Lalu, saya titipkan uang ke warung untuk beri dia makanan," ujar dia. 

Di samping itu, Risma mengaku selalu memiliki catatan keuangan dalam sebuah program yang dijalankannya sehingga mudah dalam pengawasannya.

"Saya juga detail pak, saya wali kota saya urusi, sisa mu piro? Kita buat program lagi, kalau saya urusi saya enggak pegang duitnya, saya pegang catatannya. Itu pasti akan saya kontrol, itu kebiasaan saya," ujar dia. 

Baca juga: Rangkap Jabatan Mensos dan Wali Kota, Risma: Sudah Izin Presiden PP

Lebih lanjut, Risma meminta jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) tidak kaku dalam bekerja sama.

Adapun serah terima jabatan dilakukan Muhadjir Effendy yang menjadi Menteri Sosial Ad Interim menggantikan Juliari Batubara yang menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat korupsi dana bantuan sosial.