Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serah Terima Jabatan Mensos, Ini Pesan Muhadjir Effendy untuk Risma

Kompas.com - 23/12/2020, 13:18 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan sejumlah pesan kepada Tri Rismaharini.

Pesan tersebut disampaikan dalam acara serah terima jabatan dari Muhadjir yang menjabat sebagai Menteri Sosial Ad Interim kepada Tri Rismharini sebagai Menteri Sosial yang baru, Rabu (23/12/2020).

Muhadjir meminta Risma untuk membangkitkan rasa percaya diri seluruh jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) karena kementerian tersebut memiliki peranan penting di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Baca juga: Serahkan Jabatan Mensos ke Risma, Muhadjir Sebut Prioritas Kemensos Pemutakhiran Data

"Untuk jangka pendek harus bisa membangkitkan rasa percaya diri dari seluruh jajaran Kemensos, tak boleh mengalami demoralisasi," ujar Muhadjir.

"Harus bangkit karena tumpuan harapan rakyat Indonesia menghadapi Covid-19 berada di tangan Kemensos," lanjut dia.

Muhadjir pun percaya bahwa Risma telah memiliki pengalaman, terutama selama menjabat Wali Kota Surabaya.

Menurut Muhadjir, dengan pengamalaman sebagai kepala daerah Risma sangat menguasai masalah sosial.

Salah satunya hal fenomenal yang pernah dilakukannya adalah menutup lokasi prostitusi ilegal terbesar di Asia Tenggara Dolly, yang berada di Surabaya, Jawa Timur.

"Saya berharap banyak kehadiran beliau di Kemensos akan betul-betul memberikan suasana yang lebih baik. Kalau selama ini Kemensos sudah baik, saya berharap jadi lebih baik lagi," kata dia.

Oleh karena itu, Muhadjir pun meyakini bahwa Risma merupakan orang yang tepat untuk berada di Kemensos.

Di samping itu, Muhadjir juga berpesan tentang pentingnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang harus dilakukan Kemensos.

"Yang tidak kalah penting adalah yang menjadi program prioritas Kemensos adalah segera melakukan pemutakhiran DTKS," kata Muhadjir dalam acara serah terima tersebut.

Muhadjir mengatakan, pemutakhiran DTKS perlu dilakukan untuk mendukung target zero poverty.

Dengan demikian, reformasi tata kelola DTKS dalam jangka waktu 2020-2024 pun menjadi suatu keharusan.

Baca juga: Risma: Saya Masih Kaget karena Masih Merasa Wali Kota Surabaya

"Sebagai langkah awal yang akan dilakukan yaitu inventarisasi data dan sistem pendataan lintas kementerian/lembaga," ucap dia.

Adapun serah terima jabatan dilakukan Muhadjir yang menjadi Menteri Sosial Ad Interim menggantikan Juliari Batubara yang menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat korupsi dana bantuan sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com