Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wagub: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Tinggi karena Jumlah Tes Banyak

Kompas.com - 18/12/2020, 18:52 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan tingginya kasus Covid-19 di DKI disebabkan banyaknya pengetesan yang dilakukan pemerintah.

Riza mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperbanyak pengetesan dengan metode tes usap (swab test) dalam menangani pandemi Covid-19.

"Kenapa angka di DKI Jakarta tinggi, selain karena potensi orang keluar-masuk, testing kami tinggi. Makin banyak testing, maka semakin kelihatan penyebaran titiknya," ujar Riza dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Jakarta, Jumat (18/12/2020).

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Tarif Rapid Test Antigen, Maksimal Rp 250.000 dan Rp 275.000

Menurut dia, upaya memperkuat 3T (tracing, testing, treatment) atau pelacakan, pengetesan, dan pengobatan merupakan kunci memutus mata rantai penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Riza pun mengatakan bahwa jumlah tes di DKI Jakarta saat ini bahkan sudah melebihi standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 1.000 orang per satu juta penduduk dalam satu pekan.

Riza menyebut rata-rata pengetesan Covid-19 di DKI Jakarta saat ini mencapai 7.000 sampai 9.000 tiap pekan.

"Sepekan terakhir ini 82.392 tes PCR yang kami lakukan. Artinya kami ini delapan kali lebih tinggi dari standar WHO," tuturnya.

Baca juga: Tamu dan Mitra Kerja yang Berkunjung ke DPR Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19

Dia mengatakan tantangan menangani pandemi di DKI Jakarta terbilang berat. Sebab, sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian.

Karena itu, Riza mengatakan Pemprov DKI berupaya menyelesaikan pandemi dengan mengidentifikasi akar masalah. Caranya yaitu dengan memperbanyak pengetesan.

Riza pun bersyukur saat ini tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di DKI terus meningkat, sementara angka kematian menurun.

"Itu artinya penanganan kita baik. Yang paling penting temukan masalahnya, atasi masalahnya. Itu yang kami lakukan," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com