Ombudsman Sebut Ketersediaan APD di TPS Capai 99 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Keasistenan Analis Pencegahan Maladministrasi Ombudsman, Muhammad Pramulya Kurniawan memaparkan hasil monitoring Ombudsman terkait kelengkapan alat pelindung diri (APD) untuk protokol kesehatan pada penyelenggaraan pemilu Kabupaten/kota tahun 2020.

Pramulya mengatakan, hasil monitoring Ombudsman menunjukan kinerja penyelenggara pemilu dalam memastikan protokol kesehatan sangat baik.

“Bahwa monitoring ketersediaan APD pada 207 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang
dikunjungi, menunjukan hasil 99 persen APD telah tersedia,” kata Pramulya dalam konferensi pers, Kamis (17/12/2020).

"Dan mutu atau kualitas APD menunjukkan hasil 96 persen masih dalam kondisi baik,” ucap dia.

Baca juga: Pilkada 2020, Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 103 TPS

Kendati demikian, Pramulya mengatakan, Ombudsman memiliki temuan khusus pada 207 TPS yang dikunjungi terkait kepatuhan penerapan protokol kesehatan di TPS.

Hasilnya, sebagian besar TPS telah menerapkan protokol kesehatan, baik dari pembatasan jumlah pemilih, pengaturan waktu kehadiran, pengaturan jaga jarak, ketersediaan cuci tangan, ketersediaan bilik suara khusus, pengecekan suhu tubuh, hingga pemakaian APD petugas (masker, face shield, sarung tangan lateks).

"Namun hanya pengaturan jaga jarak dan pemakaian face Shield yang persentasenya kurang dari 90 persen," kata Pramulya.

Pramulya menuturkan, dengan hasil 99 persen untuk ketersediaan APD dan 96 persen APD masih dalam kondisi baik di TPS, maka dalam hal ini KPU telah menjalankan tindakan korektif dari Ombudsman RI.

"Yaitu memastikan dan mengupayakan pendistribusian kelengkapan APD hingga sektor TPS," tutur dia.

Baca juga: Perjuangan Petugas KPPS Datangi 43 Rumah Pasien Covid-19, Keliling Kampung Pakai APD Lengkap

Dalam kegiatan monitoring, hal yang ditinjau adalah ketersediaan dan mutu atau kualitas Alat Pelindung Diri (APD) serta Kepatuhan Protokol Kesehatan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pengambilan data dilakukan pada minimal tiga TPS dan tanpa batas maksimal di 207 TPS yang menjalankan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dari data tersebut, Ombudsman mengalkulasikan persentase jumlah ketersediaan dan mutu atau kualitas APD serta Kepatuhan Protokol Kesehatan pada TPS.