Wakil Ketua DPR Apresiasi Pemerintah Akan Gratiskan Vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang akan menggratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat Indonesia.

Ia menilai, keputusan pemerintah tersebut sudah tepat dan sesuai dengan amanat konstitusi terkait jaminan kesehatan masyarakat.

"UUD 1945 pasal 28A dan Pasal 28H menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka, keputusan Presiden Jokowi sudah tepat dan sesuai amanat konstitusi," kata Azis dalam keterangan tertulis, Kamis (17/12/2020).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, IDI Siap Bantu Sosialisasi

Presiden Jokowi diketahui memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.

Azis mengatakan, realokasi anggaran infrastruktur adalah keputusan politik terbaik demi keberlangsungan bangsa dan negara.

Ia mengatakan, DPR akan mendukung realokasi anggaran untuk program vaksinasi gratis tersebut.

"Apa pun pos anggaran yang akan di realokasi demi kesehatan masyarakat, DPR akan sepenuhnya mendukung sesuai aturan dan mekanisme yang ada," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Menkeu Realokasi Anggaran 2021 untuk Vaksin Covid-19 Gratis

Selain itu, Azis mengatakan, program vaksinasi merupakan keputusan logis yang harus diterapkan, meski terkesan tergesa-gesa.

Menurut Azis, dalam situasi pandemi Covid-19, pemerintah memiliki tanggung jawab agar program vaksinasi berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, Azis berharap, vaksin Covid-19 dalam waktu dekat secara bertahap dapat tersedia bagi seluruh masyarakat.

Baca juga: Alasan Jokowi Putuskan Vaksin Covid-19 Digratiskan untuk Masyarakat...

Azis juga meminta agar diplomasi vaksin semakin ditingkatkan dalam menjamin ketersediaan vaksin.

"Setiap kesempatan  harus di manfaatkan untuk stok vaksin untuk keperluan dalam negeri, tentu dengan pertimbangan ilmiah. India, Amerika dan China memiliki kemampuan produksi vaksin terbesar, maka diplomasi vaksin perlu lebih ditingkatkan lagi," kata dia.