Ia menilai, keputusan pemerintah tersebut sudah tepat dan sesuai dengan amanat konstitusi terkait jaminan kesehatan masyarakat.
"UUD 1945 pasal 28A dan Pasal 28H menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka, keputusan Presiden Jokowi sudah tepat dan sesuai amanat konstitusi," kata Azis dalam keterangan tertulis, Kamis (17/12/2020).
Presiden Jokowi diketahui memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.
Azis mengatakan, realokasi anggaran infrastruktur adalah keputusan politik terbaik demi keberlangsungan bangsa dan negara.
Ia mengatakan, DPR akan mendukung realokasi anggaran untuk program vaksinasi gratis tersebut.
"Apa pun pos anggaran yang akan di realokasi demi kesehatan masyarakat, DPR akan sepenuhnya mendukung sesuai aturan dan mekanisme yang ada," ujarnya.
Selain itu, Azis mengatakan, program vaksinasi merupakan keputusan logis yang harus diterapkan, meski terkesan tergesa-gesa.
Menurut Azis, dalam situasi pandemi Covid-19, pemerintah memiliki tanggung jawab agar program vaksinasi berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Azis berharap, vaksin Covid-19 dalam waktu dekat secara bertahap dapat tersedia bagi seluruh masyarakat.
Azis juga meminta agar diplomasi vaksin semakin ditingkatkan dalam menjamin ketersediaan vaksin.
"Setiap kesempatan harus di manfaatkan untuk stok vaksin untuk keperluan dalam negeri, tentu dengan pertimbangan ilmiah. India, Amerika dan China memiliki kemampuan produksi vaksin terbesar, maka diplomasi vaksin perlu lebih ditingkatkan lagi," kata dia.
Presiden Jokowi sebelumnya mengumumkan, pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.
Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengalkulasi ulang keuangan negara.
"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).
Atas keputusan ini, Jokowi menginstruksikan jajarannya di semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
Jokowi pun kembali menegaskan bahwa dirinya akan menjadi orang yang pertama kali divaksin di Indonesia.
Hal ini demi memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 aman digunakan.
https://nasional.kompas.com/read/2020/12/17/12001141/wakil-ketua-dpr-apresiasi-pemerintah-akan-gratiskan-vaksin-covid-19