Pemerintah Diminta Konsisten soal Pembatasan Operasional Mal dan Tempat Hiburan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar epidemiologi Universitas Airlangga Laura Navika Yamani mendukung langkah pemerintah yang berencana membatasi aktivitas di beberapa sektor perekonomian, seperti pusat perbelanjaan hingga tempat hiburan di Jakarta.

Menurut Laura, hal tersebut harus dilakukan karena adanya peningkatan kasus Covid-19.

"Kita dukung langkah pemerintah, memang seharusnya demikian. Harus sudah diperhitungkan sejak awal bahwa pada kondisi pandemi ini memang harus ada rem dan gas. Artinya ketika kasus meningkat upaya intervensi harus lebih ketat seperti pemberlakuan jam malam atau pembatasan pergerakan," kata Laura saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Luhut Minta Mal hingga Tempat Hiburan di DKI Tutup Pukul 19.00 WIB

Laura menekankan bahwa kebijakan pembatasan tersebut harus diimplementasikan secara konsisten dan ketat, agar penyebaran Covid-19 dapat segera dikendalikan.

"Jangan sampai inkonsisten dan belum tampak hasilnya, kebijakan tersebut sudah dihentikan," ujar Laura.

Oleh karena itu, Laura meminta agar kebijakan dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 terus dilakukan.

Ia berharap, kebijakan pemberlakuan jam malam, dan pembatasan pergerakan benar-benar diterapkan sampai pemerintah dapat mengendalikan penyebaran Covid-19.

"Ini dilakukan agar penyebaran tidak semakin meluas," ucap Laura.

Baca juga: Pengusaha Minta Pemerintah Tindak Kerumunan ketimbang Batasi Operasional Mal

Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatasi jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 WIB.

Langkah tersebut bertujuan mengantisipasi terjadinya kerumunan pada saat tahun baru yang berpotensi mengakibatkan terjadinya lonjakan kasus penularan virus corona.

Kebijakan tersebut diminta untuk diberlakukan mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Selain itu, hal ini juga dilakukan setelah DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus Covid-19 secara signifikan.

“Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan,” ujar Luhut dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkomarves, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Luhut Minta Mal hingga Tempat Hiburan Tutup Pukul 19.00, Wagub DKI: Kami Sedang Kaji

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi itu juga meminta pemilik pusat perbelanjaan memberikan keringanan biaya penyewaan dan service charge kepada para tenant (penyewa).

Hal ini dilakukan agar kebijakan tersebut tidak membebani penyewa tempat usaha di pusat perbelanjaan.

“Skema keringanan penyewaan dan service charge (biaya layanan) agar disetujui bersama antara pusat perbelanjaan dan tenant. Contoh di antaranya prorate, bagi hasil, atau skema lainnya,” ujar Luhut.

Tak sampai di situ, Luhut juga meminta Anies untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) hingga 75 persen.