Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Covid-19 Gratis, IAKMI Nilai Wajar Negara Harus Lindungi Rakyat

Kompas.com - 16/12/2020, 18:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

Menurut dia, hal ini merupakan hal yang wajar karena sudah menjadi tugas negara berkewajiban melindungi rakyat dalam kaitannya di masa pandemi.

"Kita ini menghadapi pandemi, negara darurat, darurat kesehatan masyarakat. Karena akan mengakibatkan bencana lebih lanjut, tidak hanya orang sakit, bahkan meninggal. Seharusnya negara melindungi rakyatnya. Vaksin ini wajar-wajar saja kalau itu digratiskan untuk semua orang Indonesia," kata Ede saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/12/2020).

Baca juga: Satgas: Vaksin Covid-19 Gratis agar Pandemi Cepat Selesai

Oleh karena itu, ia menilai bahwa keputusan yang diambil Jokowi sudah tepat dan bagus karena Indonesia tengah berada dalam pandemi.

Sebaliknya, kata dia, jika dalam situasi normal justru vaksin akan menjadi pilihan terlebih jika berbayar.

"Tapi kan sekarang sudah tidak ada pilihan. Itu harus diambil. Artinya apa, dengan demikian, bisa akses ke semua orang," ujarnya.

Sehingga, menurut Ede, kaitan dengan vaksin berbayar atau tidak itu sudah clear atau selesai.

Namun, ia berpendapat bahwa isu yang akan beredar berikutnya adalah mengenai kualitas vaksin.

Baca juga: Komisi IX Apresiasi Keputusan Pemerintah Gratiskan Vaksin Covid-19

Pemerintah, saat ini perlu memperhatikan dan fokus pada empat hal dalam pengadaan vaksin.

"Pertama itu safety, produk ini harus safe, betul-betul tidak mengakibatkan hal yang buruk. Kedua soal quality, bicara tentang efficacy itu, harus betul-betul manjur, menimbulkan antibodi yang benar," kata dia.

Kemudian, ia menyebut bahwa pemerintah perlu memperhatikan isu aksesibilitas agar semua masyarakat mendapatkan vaksin.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah soal coverage vaksin Covid-19 yang harus menjangkau semua umur.

"Vaksin itu seharusnya untuk semua umur kan. Karena semua umur berisiko. Jadi bukan ini vaksin diuji coba untuk kelompok usia 18-59 tahun misalnya. Lah terus yang di bawah 18 bagaimana, di atas 60 bagaimana, kan begitu," tutur dia.

"Isu berikutnya adalah vaksinnya mana, apa betul-betul aman dan berkualitas, plus isu aksesnya sudah disiapkan, akses keuangan sudah tidak ada masalah, bagaimana distribusinya supaya semua orang dapat," kata Ede.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, Pemerintah Diingatkan Perencanaan dan Manajemen yang Matang

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com