Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Sebut Kepatuhan Masyarakat Terkait Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Relatif Tinggi

Kompas.com - 15/12/2020, 11:39 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan saat Pilkada 2020 relatif tinggi.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Melia Yogyakarta, Senin (14/12/20).

"Kita lihat juga dari sisi penularan Covid, data dari Kasatgas Covid, saya kira patut kita pegang reliable. Data dukungan juga jelas di semua daerah, kepatuhan pada protokol Covid pada saat pemungutan suara itu adalah berkisar 89-96 persen, artinya relatif cukup dapat dipatuhi dengan baik," kata Tito dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (15/12/2020).

Baca juga: Pemenang Pilkada Dilarang Bikin Kerumunan, Polda Sumbar Ancam Tindakan Tegas

Menurut Tito, tingginya tingkat kepatuhan protokol kesehatan di Pilkada 2020 telah menjawab kekhawatiran masyarakat akan adanya penambahan kasus harian Covid-19.

Ia pun yakin tidak akan terjadi klaster baru setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

"Kita juga melihat data daerah yang pilkada dan non-pilkada, itu juga tidak jauh berbeda, artinya tidak terjadi lonjakan (kasus) di daerah pilkada, justru di daerah Pilkada banyak daerah yang data merahnya menurun," ujarnya.

"Ada pilkada atau tidak, bukan menjadi faktor utama penularan Covid-19, faktornya ada pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam protokol kesehatan," ucap dia.

Baca juga: Klaster Pilkada di Kabupaten Serang dan Purbalingga, Jadi Zona Merah hingga 2 Timses Meninggal Terpapar Covid-19

Selain tingkat kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, Tito juga menilai pelaksanaan Pilkada 2020 relatif aman.

Ia mengatakan, sampai saat ini tidak ada gangguan konvensional yang signifikan terjadi di pelaksanaan pilkada.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menilai pelaksanaan Pilkada 2020 berlangsung dengan baik.

Meski masih ada pelanggaran, tetapi pelanggaran tersebut tidak bersifat masif.

"Bahwa masih ada protokol kesehatan yang dilanggar, tetapi kekhawatiran berlebihan akan situasi yang tidak kita inginkan, minimal sudah terjawab di pelaksanaan area pelaksanaan pilkada ini. Tidak terlalu banyak masalah yang signifikan," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam konferensi persnya, Rabu (9/12/2020) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com