Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Covid-19 Tiba, Masyarakat Diminta untuk Tetap 3M

Kompas.com - 09/12/2020, 11:42 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Masdalina Pane menuturkan, masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan kendati pemerintah sudah mendatangkan vaksin Covid-19 Sinovac.

Masdalina mengatakan, penerapan protokol kesehatan itu dapat dilakukan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun.

"3M tetap harus kita lakukan karena itu secara efiden sudah diakui mampu mencegah dengan lebih mudah walaupun terkadang sulit bagi kita untuk melakukan itu," ujar Masdalina dalam diskusi di Graha BNPB, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Meskipun Vaksin Sudah Tersedia, Masyarakat Diimbau untuk Tetap Disiplin 3M

Masdalina juga mengungkapkan, kehadiran vaksin tak serta-merta membuat masyarakat melupakan kewajibannya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

Menurutnya, kehadiran vaksin tersebut sekadar untuk melakukan pencegahan terhadap penularan virus corona.

"Jadi vaksin adalah salah satu cara untuk mencegah, bukan berarti dengan adanya vaksin melupakan protokol kesehatan yang sudah kita lakukan hampir selama 10 bulan ini," terang Masdalina.

Sementara itu, Kasubbid Tracking Satgas Penanganan Covid-19, Kusmedi Priharto menekankan, masyarakat tak boleh abai terhadap protokol kesehatan, sekalipun sudah ada vaksin.

Baca juga: Dokter Reisa: Cegah Klaster Kantor, Karyawan Juga Harus Disiplin Terapkan 3M

"Justru sekarang kita harus siap, bagaimana caranya kita hidup berdampingan dengan Covid-19 itu sendiri," ungkap dia.

Pemerintah Indonesia sendiri melalui PT Bio Farma membeli 3 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac.

Dengan kedatangan sebanyak 1,2 juta vaksin Covid-19 tersebut, masih tersisa 1,8 juta vaksin yang belum datang.

Rencananya, jumlah tersisa tersebut akan datang pada akhir Desember 2020 atau awal Januari 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com