JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan enam poin yang menjadikan alasan pemerintah membeli vaksin Covid-19 dari perusahaan biofarmasi asal China, Sinovac.
Pertama, pembelian vaksin tersebut mempertimbangkan keamanan dan mutu.
"Kalau mau lihat bermutunya adalah dengan melihat mana yang sudah masuk dalam rekomendasi WHO. Dan vaksin ini adalah salah satu yang telah masuk dalam rekomendasi WHO," kata Nadia ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (8/12/2020).
Oleh karena itu, menurut Nadia, Vaksin Sinovac yang kini sudah diterima pemerintah itu dipastikan aman, bermutu, berkhasiat baik.
Baca juga: Mengenal Vaksin Sinovac yang Telah Tiba di Indonesia
Kedua, harga terjangkau. Menurut Nadia, jika khasiat vaksin baik tetapi harga mahal tentu akan menjadi pertimbangan.
"Kalau berkhasiat tapi harga luar biasa kan kita juga punya keterbatasan," ungkapnya.
Ketiga, vaksin Sinovac juga sudah masuk uji klinis tahap ketiga.
Terlebih, kata dia, pemerintah juga ikut melakukan riset sendiri dalam uji klinik fase ketiga ini.
Keempat, pemerintah melihat vaksin ini memiliki efek samping yang rendah.
Pertimbangan kelima, yakni vaksin memiliki dosis tunggal. Artinya tidak perlu penyuntikan berkali-kali dalam kurun waktu tertentu.
Baca juga: Epidemiolog Sebut Vaksin Covid-19 Sinovac Belum Aman, Ini Penyebabnya
Pertimbangan keenam, kata Nadia, mempertimbangkan sistem distribusi yang sudah dimiliki Indonesia.
"Misalnya rantai dingin antara dua hingga delapan derajat. Dalam kondisi darurat maka tentu kita pilih yang sesuai dengan yang sudah ada itu," tutur Nadia.
"Jadi banyak hal ya yang kita bisa jadikan pertimbangan. Pemilihan vaksin itu sangat bergantung negara itu sendiri, bukan negara lain," tambahnya.
Diberitakan, kedatangan vaksin Covid-19 asal China menambah optimisme pemerintah terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan rasa syukurnya karena 1,2 juta dosis vaksin buatan perusahaan biofarmasi Sinovac itu sudah diterima pemerintah.