Menteri KP dan Mensos Disarankan dari Kalangan Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, Presiden Joko Widodo sebaiknya memilih sosok profesional ketimbang yang berlatar belakang politisi untuk mengisi posisi Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P Batubara menjadi tersangka korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Reshuffle terutama penting untuk mengisi kekosongan Mensos dan MenKP, sebisanya presiden memilih ahli profesional untuk melanjutkan kerja kementerian, bukan dari kalangan politisi," kata Dedi saat dihubungi, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Dua Menteri Tersangka, Ini Skenario yang Mungkin Dilakukan Jokowi untuk Reshuffle Kabinet

Menurut Dedi, menteri yang berasal dari partai politik memiliki beban rekomendasi yang besar sehingga dalam melaksanakan tugas, kerap kali dipengaruhi kepentingan politik.

"Orientasi keterpilihan mereka menjadi anggota kabinet bukan karena faktor kapasitas, melainkan faktor dukungan dari Parpol. Dan sepanjang pemerintah Presiden Jokowi, semua koruptor definitif atau bukan, didominasi kader Parpol," ujarnya.

Dedi juga menilai, dengan tertangkapnya dua menteri dari kalangan partai politik tersebut menjadikan daya tawar Presiden Jokowi tinggi dengan tidak mudah diintervensi koalisi partai pendukung terkait perombakan kabinet.

"Untuk itu, normalnya Presiden leluasa untuk tidak kembali menempatkan kader Parpol yang sama untuk pengganti," ucapnya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, pergantian posisi Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan harus segera dilakukan agar laju pemerintahan berjalan dengan baik.

"Dan untuk dua hal, menjamin laju pemerintah tetap berjalan tanpa pelambatan, dan meningkatkan kepercayaan publik pada kinerja pemerintah," pungkasnya.

Baca juga: Bansos Covid-19 Dikorupsi, Warga: Sekelas Menteri Mengambil Hak Rakyat...

Seperti diekatahui, Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19 sedangkan Edhy merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor bibit lobster.

Hingga kini, Presiden Jokowi belum menunjuk pengganti Juliari dan Edhy.