Salin Artikel

Menteri KP dan Mensos Disarankan dari Kalangan Profesional

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari P Batubara menjadi tersangka korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Reshuffle terutama penting untuk mengisi kekosongan Mensos dan MenKP, sebisanya presiden memilih ahli profesional untuk melanjutkan kerja kementerian, bukan dari kalangan politisi," kata Dedi saat dihubungi, Senin (7/12/2020).

Menurut Dedi, menteri yang berasal dari partai politik memiliki beban rekomendasi yang besar sehingga dalam melaksanakan tugas, kerap kali dipengaruhi kepentingan politik.

"Orientasi keterpilihan mereka menjadi anggota kabinet bukan karena faktor kapasitas, melainkan faktor dukungan dari Parpol. Dan sepanjang pemerintah Presiden Jokowi, semua koruptor definitif atau bukan, didominasi kader Parpol," ujarnya.

Dedi juga menilai, dengan tertangkapnya dua menteri dari kalangan partai politik tersebut menjadikan daya tawar Presiden Jokowi tinggi dengan tidak mudah diintervensi koalisi partai pendukung terkait perombakan kabinet.

"Untuk itu, normalnya Presiden leluasa untuk tidak kembali menempatkan kader Parpol yang sama untuk pengganti," ucapnya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, pergantian posisi Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan harus segera dilakukan agar laju pemerintahan berjalan dengan baik.

"Dan untuk dua hal, menjamin laju pemerintah tetap berjalan tanpa pelambatan, dan meningkatkan kepercayaan publik pada kinerja pemerintah," pungkasnya.

Seperti diekatahui, Juliari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19 sedangkan Edhy merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor bibit lobster.

Hingga kini, Presiden Jokowi belum menunjuk pengganti Juliari dan Edhy. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/07/16193651/menteri-kp-dan-mensos-disarankan-dari-kalangan-profesional

Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke