TNI-Polri Bakal Kawal Ketat Logistik Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri memastikan bakal memaksimalkan pengamanan jelang pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

“TNI-Polri juga stakeholder lainnya melakukan pengawalan ketat terkait logistik Pilkada,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Senin (7/12/2020).

“Selain itu, pengamanan juga dimaksimalkan khususnya di TPS yang dikategorikan aman, rawan dan sangat rawan," sambungnya.

Diketahui, pilkada rencananya akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Baca juga: Polri Kirim 3.100 Personel Brimob Nusantara ke 8 Wilayah untuk Amankan Pilkada 2020

Menurut data Polri, sebanyak 266.220 TPS masuk kategori aman, 34.863 TPS kategori rawan, 5.113 TPS kategori sangat rawan, dan 732 TPS kategori khusus.

Alokasi personel yang dikerahkan bervariasi untuk TPS dengan kategori yang berbeda.

Setiap 10 TPS kategori aman akan dijaga dua polisi. Kemudian, dua polisi akan menjaga tiap dua TPS berkategori rawan.

Untuk masing-masing TPS berkategori sangat rawan dan TPS kategori khusus akan dijaga oleh dua polisi.

Pengamanan pun akan dipertebal khususnya untuk daerah yang dianggap rawan atau berpotensi muncul konflik.

Baca juga: Perjuangan Antar Logistik Pilkada ke Pelosok Kalsel, Seberangi Sungai hingga Menginap di Hutan

Diketahui, Polri mengirim 3.100 personel Brimob Nusantara ke delapan daerah.

Rinciannya, 400 personel dikirim ke Polda Jambi, 200 personel ke Polda Kepulauan Riau, 200 personel ke Polda Kalimantan Utara, 500 personel ke Polda Sulawesi Selatan.

Kemudian, Polda Sulawesi Tengah kedatangan 400 personel Brimob Nusantara, Polda Sulawesi Tenggara mendapat 300 personel, Polda Papua Barat mendapat 500 personel, dan Polda Papua sebanyak 600 personel.

Selain soal pengamanan, Polri juga mengingatkan seluruh pihak untuk menerapkan protokol kesehatan.

“Masyarakat tak perlu khawatir, silakan gunakan hak pilihnya. TNI-Polri akan menjaga suasana tetap aman dan kondusif, tapi jangan lupa pihak penyelenggara dan pemilih harus tetap mengutamakan protokol kesehatan," ucapnya.