Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Kompas.com - 05/12/2020, 14:16 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra memprediksi kenaikan kasus baru Covid-19 setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember.

Pihaknya berkaca dari kegiatan libur panjang dan aksi demonstrasi yang sebelumnya selalu berdampak kenaikan kasus positif Covid-19.

"Soal kasus naik atau tidak pasti akan naik, tidak mungkin tidak. Sebab cuti liburan saja setelahnya ada kenaikan kasus (Covid-19)," ujar Hermawan dalam diskusi persiapan Pilkada 2020 yang digelar secara daring, Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Dia mengatakan, pada hari pemungutan suara nanti lebih dari 100 juta orang yang pergi ke TPS.

Jumlah ini merujuk kepada jumlah pemilih tetap di Pilkada 2020.

Hermawan membandingkan kondisi itu dengan aksi demonstrasi yang melibatkan ratusan orang.

"Pada saat demonstrasi saja kita sudah ngeri membayangkan dampaknya. Apalagi saat pilkada nanti. Di sana juga ada kelompok rentan, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, penderita komorbid dan sebagainya," tegas Hermawan.

Dia mengingatkan, secara psikologis masyarakat masih memandang pilkada sebagai pesta demokrasi. Sehingga ada kegembiraan dan euforia ketika pelaksanaannya.

Baca juga: Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Euforia itu yang perlu diwaspadai karena berpotensi menyulitkan pengaturan di lapangan.

"Yang diatur kedatangan sesuai jadwal, belum tentu dia nurut. Karena ada keinginan bergabung dengan euforia pesta demokrasi tadi," ujar Hermawan.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Pemungutan suara Pilkada akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020 atau hari Rabu pekan depan.

Baca juga: Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Sebelumnya, Ketua Bidang Perubahan Perilaku, Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry Harmadi mengungkapkan adanya tren kenaikan daerah penyelenggara Pilkada 2020 yang berstatus rawan penularan Covid-19 (zona merah).

Pada pekan lalu, ada 13 daerah penyelenggara pilkada yang masuk zona merah. Sementara pekan ini naik jadi 24 daerah penyelenggara pilkada yang masuk zona merah.

Kenaikan juga terjadi di daerah risiko sedang penularan Covid-19, yakni dari 180 daerah pada pekan lalu ke 189 daerah pada pekan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com