Komisi VIII DPR: Dipimpin Miftachul Akhyar, MUI Akan Jadi Mitra Konstruktif Pemerintah untuk Kemajuan Umat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus menjadi wadah bagi para ulama, kiai, cendekiawan, dan tokoh agama Islam untuk berkiprah sebagai pelayan umat dalam bidang keagamaan.

Ia yakin di bawah kepemimpinan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, MUI menjadi mitra yang konstruktif bagi pemerintah demi kemajuan umat.

"MUI yang kini dipimpin oleh Romo Kyai Miftachul Akhyar, Rois Aam Syuriah PBNU, akan membawa MUI sebagai mitra yang konstruktif dan memberikan masukan-masukan berharga bagi pemerintah untuk kemajuan umat di Indonesia," kata Ace dalam keterangan pers, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Wapres Minta MUI dan Tokoh Agama Bangun Kesadaran Pentingnya Vaksin Covid-19

Menurut Ace, Musyawarah Nasional ke-X MUI yang menetapkan pimpinan dan struktur organisasi periode 2020-2025 telah menunjukkan karakteristik MUI sebagai organisasi keulamaan yang sejuk dan damai.

"Tidak ada ribut-ribut yang tidak perlu," ujarnya.

Sementara itu, terkait sejumlah nama yang tak lagi menjabat sebagai pengurus MUI, Ace mengingatkan bahwa MUI bukan organisasi politik dan tidak memiliki kepentingan politik.

Beberapa nama yang saat ini tidak masuk di kepengurusan MUI 2020-2025, di antaranya Din Syamsuddin, Yusuf Muhammad Martak, Bachtiar Nasir, dan Tengku Zulkarnain.

"Soal tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap Pemerintahan (Presiden) Jokowi, MUI bukan organisasi politik. MUI itu tempat berhimpunnya ormas-ormas Islam yang tujuannya bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk kemaslahatan umat," kata Ace.

Baca juga: Profil KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Diberitakan, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftachul Akhyar terpilih sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Ma’ruf Amin. Penetapan tersebut dihasilkan secara mufakat oleh tim formatur Musyawarah Nasional X MUI.

Sementara, Ma’ruf Amin didaulat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dan Amirsyah ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Anwar Abbas.

Munas juga menetapkan sejumlah nama untuk menduduki posisi wakil ketua umum, yaitu Anwar Abbas, Marsyudi Suhud, dan Basri Bermanda. Pemilihan tersebut melalui rapat tertutup 17 orang tim formatur.

"Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuaan hasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan. Hasilnya tidak boleh diganggu gugat," kata Ma’ruf Amin, dikutip dari laman resmi MUI, Jumat (27/11/2020).