Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Jokowi: Anak Saya Punya Hak Politik

Kompas.com - 17/11/2020, 07:57 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku tak pernah memaksa anak-anaknya mengikuti jejaknya untuk berpolitik.

Namun, menurut Jokowi, anak-anaknya memiliki hak politik yang sama seperti tiap warga negara lainnya, yaitu hak untuk dipilih dan memilih.

"Saya tidak pernah memaksakan kepada anak-anak saya untuk mengikuti saya atau terjun ke politik. Ndak ada. Itu hak politik tiap warga negara, termasuk anak-anak saya memiliki hak politik," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif Rosi dan Presiden RI di Kompas TV, Senin (16/11/2020).

Baca juga: Menurut Jokowi, Gibran Melarangnya Berkunjung ke Solo

Pernyataan Jokowi itu disampaikan menanggapi pertanyaan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang maju sebagai calon wali kota Solo.

Selain itu, Bobby Afif Nasution yang merupakan menantu Jokowi maju sebagai calon wali kota Medan.

Jokowi mengatakan, dirinya telah bertanya dan memastikan kesungguhan Gibran dan Bobby saat hendak berkontesasi di Pilkada 2020.

Ia pun mengaku membiarkan anak dan menantunya mencari jalan sendiri untuk maju sebagai calon kepala daerah.

"(Saya tanya) apa sudah kamu hitung? Sudah kamu kalkulasi? Ya sudah jalan. Tapi mencari partainya, mencari sendiri. Kemudian saat kampanye juga sendiri," ujarnya.

Ia menilai tak ada masalah dengan majunya Gibran dan Bobby di panggung Pilkada 2020. Sebab, keduanya mengikuti proses pemilihan yang demokratis.

Jokowi mengatakan baik Gibran maupun Bobby bisa saja kalah.

"Ingat bahwa ini bisa menang atau kalah. Masyarakat kita sudah pintar. Kalau dipilih oleh rakyat ya berarti bisa, kalau tidak dikehendaki ya tidak menang. Artinya ini proses demokrasi yang kita jalankan," kata dia.

Jokowi pun membantah salah satu alasan yang melatarbelakangi keputusan Pilkada 2020 digelar 9 Desember karena keikutsertaan Gibran dan Bobby.

Baca juga: Penanganan Covid-19, Jokowi: Tak Ada Satu pun Negara Bisa Dijadikan Model

Menurut Jokowi, pilkada sudah ditunda dari yang semula dilaksanakan September menjadi Desember.

Ia kemudian mencontohkan beberapa negara yang tetap menggelar pemilu di tengah pandemi, seperti Amerika Serikat dan Myanmar.

Ia menegaskan yang terpenting adalah pelaksanaan protokol kesehatan agar pilkada berlangsung aman.

"Kita ini sudah ditunda dari September ke Desember. Jadi jangan dibawa kemana-mana," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com