Jokowi Sebut Indonesia Punya Persoalan Besar dalam Pengembangan Fintech

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia masih memiliki persoalan besar dalam bidang layanan jasa keuangan berbasis teknologi atau teknologi finansial (financial technology/fintech).

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Indonesia Fintech Summit 2020 dan Pekan Fintech 2020 secara virtual yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (11/11/2020).

"Kita masih punya PR (pekerjaan rumah) besar dalam mengembangkan teknologi finansial," ujar Jokowi.

Baca juga: Rata-rata Peminjam Dana di Fintech Kelompok Muda Usia 19-34 Tahun

Menurut Jokowi, Indeks Inklusi Keuangan berada di angka 76 persen pada 2019. Angka ini lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain di ASEAN, misalnya Singapura 98 persen, Malaysia 85 persen dan Thailand 82 persen.

Tak hanya itu, tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan digital juga masih sangat rendah. Data menunjukkan, baru sekitar 35,5 persen masyarakat yang mengetahui soal keuangan digital.

Selain itu masih banyak pula masyarakat yang menggunakan layanan keuangan informal dan hanya 31,26 persen masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital.

Baca juga: Fintech Bisa Bantu Dongkrak Inklusi Keuangan dan Pemulihan Ekonomi

Padahal, Jokowi mengatakan, fintech mampu memberi kontribusi positif bagi perekonomian dan meningkatkan akses pembiayaan kepada masyarakat.

Bahkan, pada tahun ini, penyaluran pembiayaan finansial oleh fintech telah mencapai Rp 128,7 triliun atau meningkat 113 persen dibanding 2019.

Oleh sebab itu, Jokowi berharap agar para inovator fintech tidak hanya berperan sebagai penyalur pinjaman dan penyedia pembayaran daring tetapi juga bertindak sebagai penggerak utama literasi keuangan digital bagi masyarakat.

Baca juga: Tawaran Pinjaman Online via SMS Dilakukan Fintech Ilegal

Lebih jauh, Jokowi juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi di sektor keuangan juga dapat menimbulkan potensi risiko seperti kejahatan siber, misinformasi, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Apalagi, regulasi nonkeuangan perbankan tidaklah seketat regulasi perbankan. Dalam hal tersebut, para pelaku industri fintech dituntut memperkuat tata kelola yang lebih baik dan akuntabel serta memitigasi berbagai risiko yang muncul.

"Dengan cara ini saya berharap industri fintech dapat memberikan layanan yang aman kepada masyarakat serta memberi kontribusi besar bagi pengembangan UMKM dan perekonomian nasional," ucap Jokowi.