Firli: Korupsi Kepala Daerah Banyak Dilaporkan Istri Hingga Wakil Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, tak sedikit kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah justru terungkap karena peran orang-orang terdekat kepala daerah itu.

Firli mencontohkan, terdapat seorang bupati yang dilaporkan oleh istrinya ke KPK karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.

"Pengalaman empiris pak, laporan korupsi itu yang dilakukan kepala daerah pak, pasti (dilaporkan) orang terdekat. Kami ambil contoh pak, kami menangkap bupati, yang lapor istrinya. Coba pak, seorang istri melaporkan bupati yang korupsi," kata Firli dalam acara Webinar Pembekalan Cakada yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Selasa (10/11/2020).

Baca juga: Firli Sebut KPK Akan Tahan Dua Orang Kepala Daerah Pekan Depan

Frili menuturkan, sang istri melaporkan suaminya karena suaminya itu menerima uang korupsi namun membaginya kepada beberapa istri lainnya.

"Begitu terima, uang itu langsung digeser pak ke istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dan istri kelima. Dia foto pak kepada kita pak, 'ini pak uang baru diterima oleh suami saya, kemarin kampanye saya habis-habisan'," kata Firli.

Selain itu, Firli menyebut wakil kepala daerah juga kerap kali menjadi sosok yang melaporkan dugaan korupsi para kepala daerah.

Firli mengatakan, hal itu terjadi karena para wakil kepala daerah memiliki hasrat untuk menjadi kepala daerah saat kepala daerah menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK.

"Gubernur korupsi, dilaporkan wakil gubernur. Harapannya, 'mudah-mudahan cepat ditangkap oleh KPK, aku jadi gubernur'. Yang wakil wali kota juga begitu, 'mudah-mudahan wali kotanya cepat ditangkap oleh KPK, biar saya jadi wali kota, yang bupati juga begitu," kata Firli.

Baca juga: Tersangka Kasus Suap, Wali Kota Dumai Dipanggil KPK

Oleh sebab itu, Firli menegaskan bahwa KPK tidak akan kesulitan untuk melacak dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala daaerah.

Sebab, dugaan korupsi tersebut umumnya dilaporkan oleh orang-orang terdekat kepala daerah.