Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Populi Center: 71,8 Persen Masyarakat Bangga Dipimpin Jokowi

Kompas.com - 09/11/2020, 15:17 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 71,8 persen masyarakat mengaku bangga dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Hal ini menjadi temuan survei nasional Lembaga Populi Center mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin yang dirilis pada Senin (9/11/2020).

"Masyarakat mengaku bangga ketika dipimpin oleh Jokowi dengan persentase 71,8 persen, sedangkan sebesar 23,6 persen masyarakat menjawab tidak bangga," kata Peneliti Populi Center, Nurul Fatin Afifah, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.

Baca juga: Survei Sebut Mayoritas Responden Tak Puas Kinerja Maruf Amin, Ini Kata Jubir Wapres

Selain itu, berdasarkan hasil survei, 68,7 persen masyarakat menilai bahwa kinerja Jokowi-Ma'ruf sudah baik selama setahun pemerintahan.

Adapun 25,6 persen masyarakat menjawab buruk. Kemudian, masyarakat yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab pertanyaan ini sebesar 5,3 persen. 

"Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih menilai baik setahun pemerintahan Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin," ujar Nurul.

Tak hanya itu, survei menemukan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi berada di angka 60,7 persen.

Rinciannya, 53,2 persen merasa puas dan 7,5 persen sangat puas. Nurul menyebut, angka ini mengalami penurunan dibandingkan survei bulan November 2019.

Saat itu, masyarakat yang puas pada kinerja Jokowi 65,1 persen, sedangkan yang tidak puas 36,1 persen.

Rinciannya, 33,3 persen tidak puas dan 2,8 persen sangat tidak puas. 

"Angka ini naik dibanding survei sebelumnya yakni 17,7 persen," ujar Nurul.

Baca juga: Survei Ipsos: Masyarakat Indonesia Optimistis Bisa Hadapi Covid-19

Diduga, menurunnya tingkat kepuasan kinerja Jokowi dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan kinerja pemerintahan Jokowi kurang optimal.

Populi Center menyelenggarakan survei nasional mulai 21 hingga 30 Oktober 2020 di 100 kabupaten/kota yang tersebar secara proposional di 34 provinsi di Indonesia.

Survei dilakukan menggunakan metode wawancara tatap muka dengan besaran sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling).

Adapun margin of error pada survei kali ini sebesar 3,10 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen dengan menggunakan pendanaan internal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com