Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Perguruan Tinggi Relaksasi Kurikulum, dari Kaku Jadi Fleksibel

Kompas.com - 03/11/2020, 19:50 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta perguruan tinggi untuk melakukan relaksasi kurikulum, dari yang semula kaku menjadi fleksibel.

Menurut dia, pandemi Covid-19 justru harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki ekosistem pendidikan nasional, termasuk di perguruan tinggi. Hal ini demi menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

"Perguruan tinggi perlu merelaksasi kurikulum dari yang kaku menjadi fleksibel, membuka diri terhadap paradigma-paradigma baru, terhadap cara-cara yang lebih responsif, dari mono menjadi multi, dari mono menjadi inter, bahkan transdisipliner," kata Jokowi saat acara peluncuran Kebijakan Merdeka Belajar, yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Iuran Perguruan Tinggi Jadi Sumber Utama Inflasi di DKI pada September 2020

"Dari berorientasi theory building menjadi problem solving, bahkan impact making," tuturnya.

Jokowi menyebut, seluruh sivitas akademika harus siap menjalani standar normalitas baru.

Menurut dia, dosen yang baik adalah yang memfasilitasi mahasiswanya belajar kepada siapa saja, melalui media apa saja dan dilakukan kapan saja.

Sementara, perguruan tinggi yang baik adalah yang membangun ekosistem merdeka belajar dan memanfaatkan materi serta media belajar yang terbuka luas.

Standar normalitas baru tersebut, kata Jokowi, harus dirumuskan dalam berbagai kebijakan.

Misalnya, kebijakan tentang key performance indicator (KPI) dosen, kebijakan mengenai program prioritas perguruan tinggi, alokasi anggaran, infrastrukturnya, hingga standar operasional prosedur (SOP).

"Demikian pula halnya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nerbagai standar normalitas baru harus dirumuskan," ujarnya.

Di awal abad digital seperti sekarang ini, lanjut Jokowi, berbagai riset dan pengembangan teknologi seharusnya memperoleh prioritas. Teknologi digital, big data analytics, maupun artificial intelligence dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang.

Baca juga: Mendikbud: Anggaran Perguruan Tinggi Naik 70 Persen Tahun 2021

Oleh karenanya, ia mendorong perguruan tinggi untuk berlomba-lomba melakukan inovasi digital agar hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

Misalnya, untuk pengembangan kemandirian pangan, kemandirian energi, hingga pengembangan kewirausahaan UMKM di berbagai sektor.

"Karena itu jangan terjebak pada rutinitas. Perguruan tinggi harus punya waktu, harus punya energi dan harus punya keberanian untuk melakukan perubahan, harus terus-menerus mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia maju," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com