Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mendorong perempuan terlibat dan mengawal proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember.

Menurut Bintang, keterlibatan perempuan dalam proses tersebut diharapkan dapat berperan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya.

“Pilkada merupakan kesempatan emas untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan di daerah. Perempuan sebaiknya terlibat dalam tiap-tiap Pilkada," ujar Bintang dalam sebuah webinar, dikutip dari siaran pers, Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Keterlibatan tersebut, kata dia, bisa dilakukan mulai dari menuangkan agenda pembangunan perempuan dalam penyusunan dan sosialisasi visi-misi calon kepala daerah, serta mengaktifkan berbagai jaringan dukungan.

Selain itu, perempuan juga dapat ikut mengawal suara yang diperoleh hingga penetapan definitif kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

"Hal ini penting untuk menandakan bahwa perempuan bukan hanya menunggu agar pemerintah memberi perhatian, tetapi aktif berpartisipasi dalam pemerintahan," kata dia.

Adapun dalam Pilkada Serentak 2020, terdapat 157 atau 10,6 persen calon perempuan.

Rincinya, lima perempuan maju dalam pemilihan gubernur, 127 di pemilihan bupati, dan 25 perempuan maju dalam pemilihan wali kota.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, perempuan dan politik saling membutuhkan.

Saat ini, kata dia, perempuan di Indonesia telah ikut aktif terlibat di berbagai bidang pembangunan.

Baca juga: Pilkada di Tengah Pandemi Berpotensi Munculnya Klaster Baru Covid-19

"Namun, perempuan di satu sisi masih memiliki kendala, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik," kata dia.

Dengan demikian untuk mengatasinya, kata dia, dibutuhkan keputusan dan kebijakan politik sehingga antara perempuan dan politik saling membutuhkan.

"Partisipasi perempuan di bidang politik selain terkait representasi, harus mencakup sisi substansi. Perempuan Indonesia harus terus bergotongroyong agar agenda kesetaraan gender turut diperjuangkan oleh para calon kepala daerah," ucap dia.