Setahun Jokowi-Ma’ruf, Peneliti LIPI Nilai Hanya Infrastruktur yang Tampak Hasilnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiatri menyebut dari lima poin prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. 

Kelima prioritas pembangunan tersebut yakni, pertama, pembangunan SDM. Lalu, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kemudian, memangkas, memotong, menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi. 

Keempat, penyederhanaan birokrasi, dan kelima, transformasi ekonomi.

Menurut Aisah, dari lima itu, hanya pembangunan infrastruktur yang tampak hasilnya pada tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. 

Baca juga: Setahun Pemerintahan Jokowi, Peneliti LIPI: Momentum Menguji Kabinet

“Menurut saya di antara lima poin (Prioritas Pembangunan) pembangunan infrastruktur ini yang paling sedikit konsisten dan ada hasilnya, kelihatan, karena fisik kan,” ujar Aisah dalam diskusi setahun Jokowi-Maruf: Evaluasi dan Proyeksi Janji di Tengah Pandemi, Selasa (20/10/2020).

Aisah mengatakan, jika dilihat dari segi upaya, bidang infrastruktur juga yang paling terlihat kerjanya.

“Ada beberapa (Infrastruktur) yang juga sudah diresmikan presiden, ya tol, ya bendungan, dan lain lain,” ujar Aisah.

“Ini keliatan bentuknya, tapi juga ada catatan ternyata penyerapan anggarannya juga masih tidak semaksimal itu, padahal sudah mau menjelang akhir tahun,” lanjut dia.

Kendati demikian ia menyadari adanya hambatan penyerapan anggaran akibat kondisi pandemi yang juga menghambat kerja-kerja pembangunan.

Namun, berdasarkan penyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan lah yang mencatat penyarapan anggaran paling besar dibanding Kementerian lain.

“Tapi ini (pembangunan infrastruktur) yang menurut saya di antara 4 poin lain yang paling cukup baik pencapaian, walaupun juga belum optimal,” tutur dia.

Lebih lanjut, Aisah mengatakan, pemerintahan Jokowi juga sudah menjalankan prioritas lain misalnya pembangunan SDM, namun dalam implementasinya masih jadi persoalan.

“Misalnya terkait dengan pembangunan SDM, kita tahu yang digadang-gadang oleh pemerintah adalah kartu prakerja, tapi ternyata kartu prakerja pada tahapan implementasi ini problematik sekali,” ungkap Aisah.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Formappi: Parlemen Jadi Macan Ompong

Bahkan, setelah peraturan baru terkait kartu prakerja dikeluarkan, ternyata juga masih banyak masalah teknis.

Persoalan teknis tersebut terkait dengan sasaran, kemudian konten, bahkan isu terakhir ada joki dalam seleksi untuk mendapatkan kartu prakerja.

“Ini artinya menunjukan upaya (pemerintah) sudah ada, tapi masih problematik,” tutur dia.