Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diminta Tak Berbondong-bondong ke Puncak atau Bandung Saat Libur Panjang

Kompas.com - 19/10/2020, 14:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta masyarakat tak berbondong-bondong berlibur ke Puncak, Bogor dan Bandung saat libur panjang pada akhir Oktober 2020.

Ia mengingatkan, hal itu dapat memicu munculnya kerumunan di tempat wisata dan berpotensi pula memunculkan kenaikan kasus Covid-19.

"Tempat hiburan ini yang pertama kita minta menahan diri untuk tidak ikut berkerumun di satu tempat, karena untuk keselamatan bapak-bapak, ibu-ibu, untuk saudara-saudara sendiri bersama keluarga," kata Tito usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

"Kita ingat klaster keluarga, satu terkena, semua terkena. Karena itu satu menahan diri untuk tidak berlibur ke tempat yang akan banyak kerumunan. Seperti Puncak misalnya, atau di daerah Bandung, di pantai, dan lain-lain," lanjut Tito.

Baca juga: Jokowi: Waspadai Libur Panjang, Bisa Muncul Kenaikan Kasus Covid-19

Ia bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan mengantisipasi munculnya kerumunan pada libur panjang di akhir Oktober.

Tito dan para anggota Forkopimda akan berkoordinasi mengidentifikasi daerah wisata yang berpotensi didatangi masyarakat.

Nantinya, di lokasi objek wisata tersebut, pengelola akan membatasi kapasitas dan melarang segala bentuk kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

"Kami akan sampaikan kepada seluruh daerah dan Forkopimda agar mengidentifikasi daerah-daerah temlat liburan dan kira-kira berapa kapasitas, diatur. Ini masih ada waktu 4-5 hari. Diatur dengan para pengelola itu supaya tidak terjadi kerumunan," ucap Tito.

"Lalu tidak boleh ada kegiatan, izin kepolisian, tidak memberikan izin kegiatan keramaian dengan musik, kemudian kumpulan besar dan lain-lain. Kita akan lakukan langkah itu, tapi kembali Forkopimda memegang peranan sangat penting," tutur mantan Kapolri itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mewaspadai libur panjang di akhir Oktober.

Baca juga: Ada Libur Panjang Akhir Pekan Saat Pandemi? Staycation di Hotel Saja

Berdasarkan pengalaman, libur panjang berpotensi memunculkan kenaikan kasus Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

"Mengingat kita memiliki pengalaman kemarin, libur panjang yang pada satu setengah bulan yang lalu mungkin, setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi," ucap Presiden Jokowi

"Oleh sebab itu, ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus Covid-19," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com