Minta Vaksinasi Covid-19 Dijelaskan Detail, Jokowi: Jangan Sampai Dipelintir, Demo Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya komunikasi publik dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Jokowi tak ingin informasi soal vaksinasi ini justru dipelintir sehingga berujung penolakan masyarakat.

"Dijelaskan betul, harus detail, jangan sampai dihantam isu, dipelintir, kemudian kejadiannya masyarakat demo lagi. Karena sekarang masyarakat dalam posisi yang sulit," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Jokowi mengatakan, beberapa hal yang harus dijelaskan secara detail ke masyarakat misalnya siapa yang akan mendapat vaksin ini terlebih dahulu beserta alasannya.

Kemudian harus dijelaskan juga siapa yang akan mendapatkan vaksin secara gratis dan yang membayar.

Baca juga: Soal Vaksin Covid-19, Menkominfo: Jangan Sampai Ruang Publik Diisi Hoaks

Juga hal yang berkaitan dengan masalah kehalalan, harga dan distribusi. Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan komunikasi publik.

"Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kayak UU Cipta Kerja ini," kata dia.

Pemerintah sebelumnya telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang.

Adapun jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.

Baca juga: Belum Ada Vaksin Covid-19 yang Ampuh, Kenapa Vaksinasi Dimulai November?

Pemerintah mengakui vaksin dari ketiga perusahaan tersebut kini baru masuk pada tahap akhir uji klinis fase ketiga. Namun ketiga vaksin itu sudah dalam proses mendapatkan emergency use authorization (EUA) di sejumlah negara.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengkritik langkah pemerintah yang sudah memfinalisasi pembelian vaksin dari tiga perusahaan itu.

Pandu menilai, harusnya pemerintah menunggu dulu sampai ketiga kandidat vaksin itu dinyatakan lolos uji klinis. Dengan begitu, dapat diketahui secara pasti apakah vaksin itu benar-benar efektif melawan virus corona serta tidak menimbulkan efek samping.