Soal Vaksin Covid-19, Menkominfo: Jangan Sampai Ruang Publik Diisi Hoaks

Kompas.com - 19/10/2020, 09:20 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19. (DOK. KOMINFO) Ilustrasi vaksin Covid-19. (DOK. KOMINFO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyebutkan, pemerintah bakal terus menyosialisasikan perihal kesiapan vaksin Covid-19.

Menurut Johnnya, hal ini untuk mencegah penyebaran hoaks di tengah masyarakat.

"Terkait vaksin ini saya ingin sampaikan untuk juga kita nanti membicarakannya dengan baik di tingkat masyarakat. Jangan sampai nanti ruang publik diisi dengan hoaks-hoaksnya terus," kata Johnny dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (18/10/2020).

Baca juga: Ahli Mikrobiologi UI: Belum Ada Kandidat Vaksin di Dunia yang Selesaikan Uji Klinis Fase Ketiga

Johnny mengatakan, ada sejumlah isu krusial terkait vaksin Covid-19 yang semestinya diketahui publik.

Misalnya, terkait banyaknya vaksin yang akan didatangkan pemerintah ke Indonesia.

Menurut Johnny, situasi tersebut tak lantas membuat masyarakat bisa divaksinasi sekaligus lantaran vaksin didatangkan secara bertahap dan butuh pengaturan.

Kemudian, Johnny memastikan, sebelum difungsikan, vaksin harus lebih dulu mendapat sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta World Health Organization (WHO).

Baca juga: Satgas Covid-19: Saat Ini Vaksin Terbaik adalah Pakai Masker, Jaga Jarak, dan Cuci Tangan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga akan dilibatkan dalam sertifikasi halal vaksin.

"MUI ikut terlibat aktif di dalamnya dan nanti melalui fatwa akan mengeluarkan fatwa terkait itu. Jangan sampai lagi dipolemikkan itu," ujar Johnny.

Selain itu, Johnny juga ingin masyarakat tahu bahwa demand (permintaan) dan supply (persediaan) vaksin Covid-19 tak seimbang.

Banyak negara yang harus berebut untuk mendapatkan vaksin. Hal ini, kata dia, akan berpengaruh pada harga vaksin.

"Jangan sampai nanti proses vaksinasi menjadi persoalan di luar dari tujuan kesehatan itu sendiri. Ini perlu dilakukan orkestrasi komunikasi publik yang penting," kata dia.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Bisa Digunakan Meski Tak Halal, Wapres: Situasi Darurat

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X