Soal Vaksin Covid-19, Menkominfo: Jangan Sampai Ruang Publik Diisi Hoaks

Kompas.com - 19/10/2020, 09:20 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19. (DOK. KOMINFO) Ilustrasi vaksin Covid-19. (DOK. KOMINFO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyebutkan, pemerintah bakal terus menyosialisasikan perihal kesiapan vaksin Covid-19.

Menurut Johnnya, hal ini untuk mencegah penyebaran hoaks di tengah masyarakat.

"Terkait vaksin ini saya ingin sampaikan untuk juga kita nanti membicarakannya dengan baik di tingkat masyarakat. Jangan sampai nanti ruang publik diisi dengan hoaks-hoaksnya terus," kata Johnny dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (18/10/2020).

Baca juga: Ahli Mikrobiologi UI: Belum Ada Kandidat Vaksin di Dunia yang Selesaikan Uji Klinis Fase Ketiga

Johnny mengatakan, ada sejumlah isu krusial terkait vaksin Covid-19 yang semestinya diketahui publik.

Misalnya, terkait banyaknya vaksin yang akan didatangkan pemerintah ke Indonesia.

Menurut Johnny, situasi tersebut tak lantas membuat masyarakat bisa divaksinasi sekaligus lantaran vaksin didatangkan secara bertahap dan butuh pengaturan.

Kemudian, Johnny memastikan, sebelum difungsikan, vaksin harus lebih dulu mendapat sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta World Health Organization (WHO).

Baca juga: Satgas Covid-19: Saat Ini Vaksin Terbaik adalah Pakai Masker, Jaga Jarak, dan Cuci Tangan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga akan dilibatkan dalam sertifikasi halal vaksin.

"MUI ikut terlibat aktif di dalamnya dan nanti melalui fatwa akan mengeluarkan fatwa terkait itu. Jangan sampai lagi dipolemikkan itu," ujar Johnny.

Selain itu, Johnny juga ingin masyarakat tahu bahwa demand (permintaan) dan supply (persediaan) vaksin Covid-19 tak seimbang.

Banyak negara yang harus berebut untuk mendapatkan vaksin. Hal ini, kata dia, akan berpengaruh pada harga vaksin.

"Jangan sampai nanti proses vaksinasi menjadi persoalan di luar dari tujuan kesehatan itu sendiri. Ini perlu dilakukan orkestrasi komunikasi publik yang penting," kata dia.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Bisa Digunakan Meski Tak Halal, Wapres: Situasi Darurat

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Kasus Edhy Prabowo, KPK Mulai Penggeledahan Besok

Nasional
Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Ingatkan Warga Tak Halangi Pemeriksaan Covid-19, Satgas: Ada Sanksi

Nasional
Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Maybank Bakal Ganti Uang Winda Earl, Polisi: Tak Hapuskan Peristiwa Pidananya

Nasional
KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

KPK Tahan Dua Tersangka Lagi di Kasus Suap Edhy Prabowo

Nasional
Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Bilik Swab Test Covid-19 Karya UI Raih Penghargaan Kementrian PANRB

Nasional
13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

13 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Maju ke Tahapan Wawancara di KY

Nasional
LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

LPSK Siap Lindungi Saksi yang Beri Keterangan terkait Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster

Nasional
ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

ICW Apresiasi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Minta KPK Tak Larut dalam Euforia

Nasional
Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Ada Kader PDI-P di Kasus Edhy Prabowo, Basarah: Sudah Tak Aktif, Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Polisi Sebut Korban Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group Capai 2.000 Orang

Nasional
Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Satgas Ungkap 14 Daerah Penyelenggara Pilkada Masuk Kategori Berisiko Tinggi Covid-19

Nasional
Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Uji Materi UU PPMI Ditolak, Migrant Care: Monumental bagi Perlindungan Pekerja Migran

Nasional
Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Nasional
Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Lewat Surat, Ketua DPR Didesak Sahkan RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X