Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Vaksin Covid-19, Menkominfo: Jangan Sampai Ruang Publik Diisi Hoaks

Kompas.com - 19/10/2020, 09:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyebutkan, pemerintah bakal terus menyosialisasikan perihal kesiapan vaksin Covid-19.

Menurut Johnnya, hal ini untuk mencegah penyebaran hoaks di tengah masyarakat.

"Terkait vaksin ini saya ingin sampaikan untuk juga kita nanti membicarakannya dengan baik di tingkat masyarakat. Jangan sampai nanti ruang publik diisi dengan hoaks-hoaksnya terus," kata Johnny dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (18/10/2020).

Baca juga: Ahli Mikrobiologi UI: Belum Ada Kandidat Vaksin di Dunia yang Selesaikan Uji Klinis Fase Ketiga

Johnny mengatakan, ada sejumlah isu krusial terkait vaksin Covid-19 yang semestinya diketahui publik.

Misalnya, terkait banyaknya vaksin yang akan didatangkan pemerintah ke Indonesia.

Menurut Johnny, situasi tersebut tak lantas membuat masyarakat bisa divaksinasi sekaligus lantaran vaksin didatangkan secara bertahap dan butuh pengaturan.

Kemudian, Johnny memastikan, sebelum difungsikan, vaksin harus lebih dulu mendapat sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta World Health Organization (WHO).

Baca juga: Satgas Covid-19: Saat Ini Vaksin Terbaik adalah Pakai Masker, Jaga Jarak, dan Cuci Tangan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga akan dilibatkan dalam sertifikasi halal vaksin.

"MUI ikut terlibat aktif di dalamnya dan nanti melalui fatwa akan mengeluarkan fatwa terkait itu. Jangan sampai lagi dipolemikkan itu," ujar Johnny.

Selain itu, Johnny juga ingin masyarakat tahu bahwa demand (permintaan) dan supply (persediaan) vaksin Covid-19 tak seimbang.

Banyak negara yang harus berebut untuk mendapatkan vaksin. Hal ini, kata dia, akan berpengaruh pada harga vaksin.

"Jangan sampai nanti proses vaksinasi menjadi persoalan di luar dari tujuan kesehatan itu sendiri. Ini perlu dilakukan orkestrasi komunikasi publik yang penting," kata dia.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Bisa Digunakan Meski Tak Halal, Wapres: Situasi Darurat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com