Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Vaksin Covid-19, Menkominfo: Jangan Sampai Ruang Publik Diisi Hoaks

Kompas.com - 19/10/2020, 09:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyebutkan, pemerintah bakal terus menyosialisasikan perihal kesiapan vaksin Covid-19.

Menurut Johnnya, hal ini untuk mencegah penyebaran hoaks di tengah masyarakat.

"Terkait vaksin ini saya ingin sampaikan untuk juga kita nanti membicarakannya dengan baik di tingkat masyarakat. Jangan sampai nanti ruang publik diisi dengan hoaks-hoaksnya terus," kata Johnny dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (18/10/2020).

Baca juga: Ahli Mikrobiologi UI: Belum Ada Kandidat Vaksin di Dunia yang Selesaikan Uji Klinis Fase Ketiga

Johnny mengatakan, ada sejumlah isu krusial terkait vaksin Covid-19 yang semestinya diketahui publik.

Misalnya, terkait banyaknya vaksin yang akan didatangkan pemerintah ke Indonesia.

Menurut Johnny, situasi tersebut tak lantas membuat masyarakat bisa divaksinasi sekaligus lantaran vaksin didatangkan secara bertahap dan butuh pengaturan.

Kemudian, Johnny memastikan, sebelum difungsikan, vaksin harus lebih dulu mendapat sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta World Health Organization (WHO).

Baca juga: Satgas Covid-19: Saat Ini Vaksin Terbaik adalah Pakai Masker, Jaga Jarak, dan Cuci Tangan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga akan dilibatkan dalam sertifikasi halal vaksin.

"MUI ikut terlibat aktif di dalamnya dan nanti melalui fatwa akan mengeluarkan fatwa terkait itu. Jangan sampai lagi dipolemikkan itu," ujar Johnny.

Selain itu, Johnny juga ingin masyarakat tahu bahwa demand (permintaan) dan supply (persediaan) vaksin Covid-19 tak seimbang.

Banyak negara yang harus berebut untuk mendapatkan vaksin. Hal ini, kata dia, akan berpengaruh pada harga vaksin.

"Jangan sampai nanti proses vaksinasi menjadi persoalan di luar dari tujuan kesehatan itu sendiri. Ini perlu dilakukan orkestrasi komunikasi publik yang penting," kata dia.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Bisa Digunakan Meski Tak Halal, Wapres: Situasi Darurat

Sebelumnya, pemerintah telah memastikan finalisasi pembelian vaksin dari tiga perusahaan produsen vaksin Covid-19 di luar negeri.

Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang.

Hal ini sebagaimana dilansir dari siaran pers di laman Kemenkomarives pada Senin (12/10/2020).

Berdasarkan siaran pers tersebut, di sela kunjungan kerja dan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan jajaran Pemerintahan China di Yunan, Tiongkok, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Duta Besar RI Djauhari Oratmangun serta Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir bertemu pimpinan tiga produsen vaksin Covid-19 pada Sabtu (10/10/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com