Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kerugiannya jika Tingkat Imunisasi di Indonesia Turun

Kompas.com - 01/10/2020, 13:04 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan mengatakan, penurunan tingkat imunisasi di Indonesia akan berdampak pada bonus demografi dan capaian target Indonesia Emas milik pemerintah.

Sebab, menurut dia, tidak imunisasi menyebabkan anak mudah terserang penyakit infeksi dan penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hal itu dikatakan Ede dalam konferensi pers bertajuk "Dampak Pandemi Covid-19, Cakupan Imunisasi, dan Kualitas Pangan Balita Rendah, Selamatkan 25 Juta Anak Indonesia", Kamis (1/10/2020).

"Jelas ya difteri itu berposisi itu sangat mengancam, kemudian risiko meninggal karena penyakit infeksi juga tinggi nah tentu saja kualitas sdm ini akan rendah," kata Ede.

"Itulah kenapa kami mengatakan bonus demografi dan juga Indonesia Emas ini bisa terancam," ujar dia.

Baca juga: Cegah KLB Penyakit yang Sudah Ada Vaksinnya, Kemkominfo Minta Imunisasi Tetap Berjalan

Ede mengatakan, imunisasi akan berguna untuk menyelamatkan anak dari paparan wabah penyakit.

Selain itu, bisa mengurangi beban sistem kesehatan apabila terjadi wabah di Tanah Air. 

Oleh karena itu, ia mengingatkan, harus ada jalan keluar agar masyarakat bisa terus imunisasi walau tengah berada di masa pandemi Covid-19.

"25 juta balita jelas saat ini mereka lahir kemudian nanti akan masuk ke sekolah SD, lalu pada saat 2045 mereka akan lulus perguruan tinggi baik S1-S2 dan akan menjadi profesi yang menggantikan kita semua," ucap Ede Surya Darmawan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mengatakan, kegiatan di puskesmas dan posyandu menurun akibat pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, saat ini masyarakat masih banyak yang khawatir untuk datang dan mengakses layanan kesehatan ke puskesmas dan posyandu.

"Memang sudah banyak laporan dari kawan-kawan di daerah kegiatan-kegiatan posyandu, kegiatan puskesmas itu menurun," ucap Daeng.

"Karena banyak masyarakat yang khawatir datang ke puskesmas, yang khawatir datang ke posyandu, khawatir tertular (Covid-19)," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Daeng, perlu ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak terus berlanjut.

Baca juga: BPOM dan Bio Farma Akan Audit Vaksin Covid-19 ke Sinovac China

Daeng khawatir jika masalah ini tidak diatasi, akan berdampak buruk bagi kondisi kesehatan masyarakat di masa mendatang.

"Kalau ini tidak kita pecahkan bersama kami sangat khawatir Covid terus meningkat, kemudian kebutuhan-kebutuhan pelayanan masyarakat, indikator-indikator SPM (standar pelayanan minimal), stunting di puskesmas di semua daerah itu juga akan buruk," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com