Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kerugiannya jika Tingkat Imunisasi di Indonesia Turun

Kompas.com - 01/10/2020, 13:04 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan mengatakan, penurunan tingkat imunisasi di Indonesia akan berdampak pada bonus demografi dan capaian target Indonesia Emas milik pemerintah.

Sebab, menurut dia, tidak imunisasi menyebabkan anak mudah terserang penyakit infeksi dan penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Hal itu dikatakan Ede dalam konferensi pers bertajuk "Dampak Pandemi Covid-19, Cakupan Imunisasi, dan Kualitas Pangan Balita Rendah, Selamatkan 25 Juta Anak Indonesia", Kamis (1/10/2020).

"Jelas ya difteri itu berposisi itu sangat mengancam, kemudian risiko meninggal karena penyakit infeksi juga tinggi nah tentu saja kualitas sdm ini akan rendah," kata Ede.

"Itulah kenapa kami mengatakan bonus demografi dan juga Indonesia Emas ini bisa terancam," ujar dia.

Baca juga: Cegah KLB Penyakit yang Sudah Ada Vaksinnya, Kemkominfo Minta Imunisasi Tetap Berjalan

Ede mengatakan, imunisasi akan berguna untuk menyelamatkan anak dari paparan wabah penyakit.

Selain itu, bisa mengurangi beban sistem kesehatan apabila terjadi wabah di Tanah Air. 

Oleh karena itu, ia mengingatkan, harus ada jalan keluar agar masyarakat bisa terus imunisasi walau tengah berada di masa pandemi Covid-19.

"25 juta balita jelas saat ini mereka lahir kemudian nanti akan masuk ke sekolah SD, lalu pada saat 2045 mereka akan lulus perguruan tinggi baik S1-S2 dan akan menjadi profesi yang menggantikan kita semua," ucap Ede Surya Darmawan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mengatakan, kegiatan di puskesmas dan posyandu menurun akibat pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, saat ini masyarakat masih banyak yang khawatir untuk datang dan mengakses layanan kesehatan ke puskesmas dan posyandu.

"Memang sudah banyak laporan dari kawan-kawan di daerah kegiatan-kegiatan posyandu, kegiatan puskesmas itu menurun," ucap Daeng.

"Karena banyak masyarakat yang khawatir datang ke puskesmas, yang khawatir datang ke posyandu, khawatir tertular (Covid-19)," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Daeng, perlu ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak terus berlanjut.

Baca juga: BPOM dan Bio Farma Akan Audit Vaksin Covid-19 ke Sinovac China

Daeng khawatir jika masalah ini tidak diatasi, akan berdampak buruk bagi kondisi kesehatan masyarakat di masa mendatang.

"Kalau ini tidak kita pecahkan bersama kami sangat khawatir Covid terus meningkat, kemudian kebutuhan-kebutuhan pelayanan masyarakat, indikator-indikator SPM (standar pelayanan minimal), stunting di puskesmas di semua daerah itu juga akan buruk," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com