Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diimbau Selalu Pastikan Perlindungan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Kompas.com - 28/09/2020, 15:11 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diimbau untuk terus memastikan perlindungan pada tenaga kesehatan beserta keluarganya sudah sesuai standar.

Imbauan yang disuarakan koalisi itu khususnya terkait penanganan pandemi Covid-19

"Pemerintah harus memastikan perlindungan para tenaga kesehatan dan keluarganya melalui standar kesehatan dan keselamatan kerja," kata Ketua Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (PP IAKMI) Ede Surya Darmawan melalui keterangan tertulis, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: 30 Orang di Sleman Sembuh dari Covid-19, Sebagian Tenaga Kesehatan

Koalisi kesehatan terdiri dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (PP IAKMI), Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) dan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA),

Ia melanjutkan, perlindungan juga harus diberikan melalui pencegahan dan pengendalian infeksi, penyediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai, serta penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 yang ketat.

 

"Pemerintah (harus) mendukung dan memastikan semua layanan kesehatan yang menangani pasien Covid-19 memiliki dan menggunakan kelengkapan standar pelayanan minimum," ujar Ede.

Baca juga: Pemerintah Bakal Salurkan Insentif Tenaga Kesehatan Secara Bulanan

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Indonesia sangat tergantung dengan APD hasil impor dari luar negeri.

Namun, kata dia, kini Indonesia sudah mulai memproduksi APD buatan dalam negeri.

"Kita lihat, sebenernya APD itu ternyata sangat tergantung dengan bahan baku impor, dibuat di Indonesia kemudian diekspor kembali dan kita rebutan dengan yang diekspor itu," kata Wiku dalam diskusi online, Selasa (19/5/2020).

Wiku mengatakan, APD dalam bentuk gaun buatan Indonesia itu berbahan dasar polyester dan diberi nama INA United.

APD tersebut, lanjut dia, juga sudah teruji dan berstandar internasional dari World Health Organization (WHO).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com