Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PMI Butuh Rp 200 Miliar Perangi Covid-19, Kalla Minta Pengusaha Donasi

Kompas.com - 17/09/2020, 13:34 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla meminta partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk memerangi Covid-19 yang makin meningkat di Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta.

Menurut dia partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait Covid-19.

Sementara para pengusaha diharapkan memberikan donasi untuk kegiatan PMI dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan cara penyemprotan disinfektan secara massif.

Baca juga: Jusuf Kalla: Kalau Pandemi Diselesaikan, Ekonomi Lancar

Hal tersebut disampaikan Kalla di sela sela perayaan hari ulang tahun PMI yang ke 75 di Markas Pusat PMI JL. Gatot Subroto Kav 96 Jakarta selatan. Kamis (17/9/2020).

“Hanya ada dua cara untuk mengatasi Covid-19 ini yaitu hindari dan matikan," kata Kalla dalam keterangan tertulis, Kamis.

Kalla mengatakan, virus corona dapat dihindari dengan melakukan protokol 3M, yakni menjaga jarak, memakai Masker, serta mencuci tangan. Dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya.

Sementara mematikan virus adalah upaya yang dilakukan PMI selama ini yaitu sterilasi pada sarana umum dan ibadah serta rumah-rumah dan perkantoran dengan cara penyemprotan disinfektan. Hampir enam bulan relawan PMI bekerja untuk itu.

"Karena itu kita mengharapkan partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk membantu mensponsori itu, karena hanya itu cara untuk mengatasi dan mengurangi penularan Covid ini," ujar Kalla. 

Kalla menjelaskan setidaknya sampai akhir tahun 2020,  PMI membutuhkan biaya sekitar 200 miliar untuk operasi penanganan Covid-19. Sementara itu dana yang terkumpul di PMI baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan. 

Terkait pelaksanaan PSBB di Jakarta, Kalla menekankan perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.

Menurut dia, hanya sanksi dan ketegasan yang dapat mendisiplinkan masyarakat. Hal itu sudahdilakukan oleh negara-negara yang berhasil menurunkan jumlah penularan Covid-19.

Baca juga: Donor Darah di PMI Berkurang Semasa Pandemi Covid-19

"PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah. Karena itu pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin," katanya.

Pada moment perayaan HUT-75 PMI yang dilaksanakan secara sederhana dan virtual tersebut, Kalla juga meresmikan pendirian politeknik AKBARA Surakarta yang merupakan politeknik yang dikelola oleh PMI.

Politeknik dengan program D3 dan D4 membuka berbagai jurusan terkait manajemen  penanggunlangan bencana, dan pengeloaan darah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com