Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Presiden Minta PLBN Jadi Titik Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 17/09/2020, 11:21 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi titik baru pertumbuhan ekonomi.

Hal itu, kata Mahfud, dikatakan Presiden Jokowi pada saat peresmian PLBN Aruk di Kabupaten Sambas pada 17 Maret 2017 lalu.

“Beliau mengatakan fungsi kegiatan dari Pos Lintas Batas Negara tidak hanya untuk pengurusan administrasi dan birokrasi serta politis semata-mata, namun juga harus dimanfaatkan menjadi titik baru dalam pertumbuhan ekonomi,” kata Mahfud MD dalam webinar bertajuk Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju, Kamis (17/9/2020).

Baca juga: Pemerintah Garap 4 PLBN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pernyataan itu, kata Mahfud, juga dipertegas dalam Rapat Kabinet pada 13 mei 2020. Jokowi kembali mengingatkan jajarannya untuk menjadikan PLBN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

“Belum lama, beliau mengingatkan kita semua untuk melakukan percepatan dan menjadikan Aruk, Motaain, dan Skouw sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, Presiden Jokowi meminta jajaran kabinet meningkatkan perdagangan luar negeri, khususnya ekspor, melalui PLBN.

Baca juga: PLBN Motaain Disiapkan Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Perbatasan

Selain itu, Presiden berpesan, kebijakan pembangunan ekonomi di tiga kawasan PLBN dikawal dan diselaraskan dalam program Kementerian atau Lembaga.

Mahfud menuturkan, sampai saat ini Presiden Jokowi masih memberi perhatian untuk menjadikan perbatasan sebagai titik baru pertumbuhan ekonomi. Meski belum dapat berjalan seperti yang diharapkan akibat terkendala pandemi Covid-19.

Namun, Presiden minta jajarannya untuk mengambil langkah strategis agar ekonomi perbatasan tetap bergerak.

“Tetapi khusus kali ini Presiden memberi perhatian agar segera diambil langkah-langkah untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia dengan tetap dalam bingkai menjaga kedaulatan teritori wilayah kita, menjaga ideologi dan membangun kesejahteraan rakyat,” tutur Mahfud.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com