Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Negara Maju dan Berkembang Sama-sama Tak Siap Hadapi Covid-19

Kompas.com - 11/09/2020, 12:01 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut seluruh negara tidak ada yang siap dalam menghadapi pandemi virus corona Covid-19. Sebab, pandemi ini telah menyebabkan krisis multidimensi dari sisi kesehatan dan ekonomi.

"215 negara harus menghadapi permasalahan kesehatan dan permasalahan ekonomi yang sangat rumit, sangat-sangat rumit," kata Jokowi dalam orasi ilmiah Dies Natalis 63 Tahun Unpad melalui video conference, Jumat (11/9/2020).

"Tidak ada satu negara pun yang mempunyai pengalaman untuk itu. Negara maju atau negara berkembang sama-sama tidak siap menghadapi tantangan ini," sambungnya.

Baca juga: Menko Airlangga Yakin Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Sama Penting

Jokowi menyebut, permasalahan yang luar biasa ini ini harus dihadapi dengan cara-cara yang tak biasa pula. Untuk itu, seluruh pihak harus menyesuaikan diri dengan perubahan.

"Mindset kita harus berubah. Budaya kerja kita harus berubah. Cara kerja kita juga harus berubah," kata dia.

Termasuk dalam kehidupan sehari-hari, banyak perubahan dalam standar keseharian masyarakat. Hal yang dulu dianggap tidak wajar sekarang justru menjadi keharusan.

"Kita harus jaga jarak, pakai masker, bahkan pakai faceshield. Kita harus bekerja dari rumah, kuliah dari rumah dan bersilaturahim secara virtual," katanya.

Baca juga: Sempat Diisolasi di RS, Istri Wali Kota Depok Sembuh dari Covid-19

Jokowi menyebut standar normalitas telah berubah, bukan hanya normalitas terkait kesehatan, namun juga normalitas terkait budaya kerja dan cara kerja.

Normalitas baru juga harus diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar di universitas.

Ia menekankan, dosen yang baik adalah dosen yang memfasilitasi mahasiswanya belajar kepada siapa saja, melalui media apa saja, dan dilakukan kapan saja.

Perguruan tinggi yang baik adalah yang membangun ekosistem merdeka belajar dan memanfaatkan materi dan media belajar yang terbuka luas.

"Untuk itu, kita tak boleh terjebak dalam rutinitas. Kita harus punya waktu, energi, dan keberanian untuk melakukan perubahan. Kita harus terus menerus mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan dan mengembangkan Iptek," kata Kepala Negara.

Sampai Kamis (10/9/2020) kemarin, kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah.

Baca juga: 109 Dokter Meninggal karena Covid-19, PB IDI Minta Pemerintah Tegas

Berdasarkan data pemerintah, ada penambahan 3.861 kasus Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Angka tersebut merupakan penambahan paling tinggi sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret lalu.

Dengan demikian, jumlah akumulasi pasien positif Covid-19 di Indonesia saat ini sebanyak 207.203 orang.

Dari jumlah itu, 147.510 orang dinyatakan sembuh, sementara 8.456 orang meninggal dunia. Kasus Covid-19 di Indonesia diketahui telah menyebar di 489 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com