Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Wafat, Jakob Oetama 2 Pekan Dirawat di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading

Kompas.com - 09/09/2020, 14:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Kompas Gramedia, Jakob Oetama, sempat dirawat selama dua pekan di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta, tepatnya sejak 22 Agustus 2020.

Hal itu disampaikan Direktur RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Ronald Reagan, sebagaimana dikutip Kompas TV, Rabu (9/9/2020).

"22 Agustus dirawat awal masuk dengan kondisi kritis dan lemah. Saat itu kita lakukan perawatan cukup maksimal," kata Ronald.

Baca juga: Jenazah Jakob Oetama Akan Dibawa ke Rumah Duka untuk Ibadah Misa

Ia menambahkan, tim dokter di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading telah berupaya maksimal dalam proses perawatan. Kondisi kesehatan Jakob Oetama pun sempat membaik, tetapi kembali menurun. 

Jakob Oetama akhirnya meninggal dunia di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading pada pukul 13.05 WIB.

"Sempat membaik, tapi memang dengan berbagai faktor yang ada, salah satunya usia yang sudah sepuh dan faktor lain, akhirnya memang kondisinya memburuk lagi," kata Ronald.

Jakob Oetama meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta, Rabu siang, dalam usia 88 tahun.

Baca juga: Sebelum Wafat, Jakob Oetama Koma Sejak Minggu Sore

Dikutip dari Kompas TV, pihak keluarga sudah datang di Rumah Sakit Kelapa Gading.

Jenazah rencananya dibawa ke tempat persemayaman di Gedung Kompas Gramedia.

Jakob Oetama lahir di Borobudur, Magelang, 27 September 1931.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com