Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi X Dorong Kemendibud Bentuk Satgas Awasi Subsidi Kuota

Kompas.com - 08/09/2020, 17:23 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi anggaran Rp 7,2 triliun terkait subsidi kuota internet yang akan diberikan untuk membantu pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Saya merasa menjadi penting dibentuk Satgas, ini tentu bisa diinisiasi Kemendikbud untuk bekerjasama dengan KPK, BPK, dan Kepolisian,” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/9/2020).

“Kami mendorong transparansi untuk tepat sasaran dan tepat jumlah, itu menjadi penting melibatkan lembaga-lembaga yang concern di bidang penegakan hukum,” lanjut dia.

Baca juga: Mahasiswa UGM, Ini Cara Update Data Simaster Bantuan Kuota 50 GB

Menurut Huda, program yang sifatnya massal atau langsung menyentuh kepada publik perlu keterbukaan data agar tepat sasaran.

Pembentukan Satgas dinilai perlu melihat kondisi pendataan yang saat ini belum sempurna seperti data penerima subsidi kuota internet tersebut.

Selain itu, Huda berharap kerja keras dari seluruh satuan pendidikan, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi untuk bahu-membahu bekerjasama dengan komite sekolah dan stakeholder pendidikan lain.

Baca juga: Pemkot Bekasi Diminta Alokasikan Dana buat Kuota Internet Siswa dan Guru

“Saya menyakini ketika benteng sekolah, komite sekolah, dengan perintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan bisa berkoordinasi dengan baik, kebocoran, ketidaktepat sasaran, ketidaktepatan jumlah itu bisa di hindari,” kata Huda.

“Dibikin semacam preventif bagi terlaksananya dengan baik subsidi kuota ini,” lanjut dia.

Lebih lanjut, Huda menilai Kemendikbud harus bekerja keras untuk konsolidasi pengawasan subsidi kuota ini jika tidak membentuk Satgas.

"Kalau dirasa misalnya Kemendikbud belum perlu melibatkan kelembagaan negara yang lain, artinya Kemendikbud harus bekerja keras melakukan kendali konsolidasi ini sampai ketingkat sekolah-sekolah di seluruh Indonesia," tutur Politikus PKB ini.

Baca juga: Pelajar di Jawa Barat Dapat Gratis Kuota Internet 10 GB selama 30 Hari

Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) mengalokasikan dana sebesar Rp 7,2 triliun untuk subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama empat bulan ke depan, terhitung dari September hingga Desember 2020.

Rencananya, siswa akan mendapat 35 GB per bulan, guru akan mendapat 42 GB per bulan, serta mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan, upaya ini dilakukan atas masukan masyarakat yang mayoritas terkendala pulsa kuota internet dalam mengakses PJJ.

“Pulsa ini adalah (masalah) nomor satu,” papar Nadiem di ruang rapat Komisi X DPR RI, Kamis (27/8/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com