Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Belum Ada Laporan Tahapan Pilkada 2020 Jadi Klaster Covid-19

Kompas.com - 04/09/2020, 07:11 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut, meski tahapan Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19, hingga kini belum ditemukan munculnya klaster akibat gelaran ini.

Ia memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat tahapan pilkada tetap dalam keadaan sehat.

"Kami bersyukur bahwa belum ada laporan yang menyatakan itu menjadi klaster penyebaran Covid-19," kata Raka kepada Kompas.com, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: Maju di Pilkada Makassar 2020, Keponakan Jusuf Kalla Diusung 4 Partai

Sejak tahapan pilkada dilanjutkan pertengahan Juni lalu, KPU telah menggelar sejumlah tahapan.

Tahapan itu diawali dengan pengaktifan kembali penyelenggara ad hoc, berlanjut ke verifikasi faktual dukungan calon kepala daerah perseorangan, hingga pemutakhiran data pemilih atau pencocokan dan penelitian (coklit).

Seluruh tahapan itu melibatkan banyak penyelenggara dan masyarakat luas.

Namun demikian, kata Raka, lantaran seluruh tahapan digelar dengan protokol kesehatan, klaster penularan virus tak terjadi di gelaran pilkada.

Baca juga: Paslon Petahana Hendi-Ita Bakal Lawan Kotak Kosong dalam Pilkada Kota Semarang

"Jadi tahapan-tahapan yang melibatkan sangat banyak warga negara atau masyarakat sejauh ini berjalan cukup baik," ujar dia.

Ke depan, tahapan pilkada masih panjang untuk sampai ke hari H pencoblosan.

Oleh karena itu, disiplin terhadap protokol kesehatan harus terus diterapkan penyelenggara, peserta, maupun masyarakat umum.

Baca juga: Cegah Kerumunan, Warga Diimbau Pantau Pendaftaran Calon Pilkada dari Rumah

Paling dekat, tahapan pilkada yang akan digelar, yakni pendaftaran calon selama 4-6 September.

Raka pun berharap seluruh pihak dapat mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) pada tahapan ini.

"Tentu ini harus dijaga di samping untuk memastikan kita semua sehat juga untuk menguatkan psikologi kita bahwa nanti pada hari H baik penyelenggara, peserta maupun masyarakat secara mental maupun secara fisik itu betul-betul siap untuk hadir ke TPS," kata dia.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Baca juga: Koalisi Gemuk Resmi Deklarasi Dukung Pradi-Afifah Maju Pilkada Depok

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Adapun tahapan pendaftaran calon digelar selama 4-6 September 2020. Sedangkan masa verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, termasuk tes kesehatan, dijadwalkan digelar 4-22 September 2020.

Sementara, penetapan paslon bakal digelar 23 September.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com